Connect with us

Politik

Sebelum Masa Kampanye, Partai Politik dan Caleg Dilarang Pasang Atribut

Diterbitkan

pada

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Meski telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019 dan juga telah ditetapkan nomor urutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih melarang seluruh partai politik (Parpol) yang mengikuti Pemilu 2019 untuk berkampanye termasuk dalam hal ini memasang baliho serta atribut kampanye. Meski begitu, penyelenggara pemilu masih memberikan kelonggaran kepada partai politik melakukan sosialisasi selama masa jeda dengan waktu sekitar 7 bulan.

Ketua Divisi SDM dan Panmas KPU Gunungkidul, Yuda Ayu M mengatakan, KPU menetapkan tanggal 23 September 2018 sebagai dimulainya masa kampanye di Pemilu 2019. Sampai masa waktunya datang, partai politik belum diperbolehkan untuk melakukan kampanye. Masa jeda 7 bulan sebelum masa kamanye dimulai hanya bisa dimanfaatkan partai politik untuk melakukan sosialisasi.

Berita Lainnya  KPU Kembalikan Sisa Dana Hibah Pilkada Rp 4,29 Miliar

"Sosialisasi diberikan sebagai bentuk keleluasaan bagi parpol memberikan penyampaian informasi kepada masyarakat," jelasnya, Selasa (27/02/2018).

Yuda melanjutkan, usai penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang dilangsungkan pada 22 September 2018 mendatang, masa kampanye terbuka pun dimulai dalam dua tahap. Tahap pertama yakni tanggal 23 September 2018 hingga 13 April 2019 bisa dilangsungkan kampanye dengan cara penyebaran bahan kampanye seperti brosur, serta pemasangan alat kampanye seperti bendera partai, reklame, atau spanduk.

Selanjutnya dimulai tanggal 24 Maret 2019 sampai 13 April 2019 partai politik yang mengikuti Pemilu baru diperbolehkan melakukan kampanye melalui media massa cetak, elektronik, dan online. Adapun berbagai tahapan kampanye ini tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

"Apabila nanti ditemukan adanya pemasangan bendera partai politik sebelum masa kampanye, bekerja sama dengan Satpol PP, sanksinya dari Panwas menurunkan bendera yang telah dipasang tersebut. Tapi untuk saat ini Perbup yang mengatur belum turun," papar Yuda.

Berita Lainnya  Tak Peduli Keputusan, Warga Dengok II Tolak Dukuh Terlantik

Saat ini, proses persiapan Pemilu 2019 oleh KPU sedang memasuki tahap pembentukan badan Ad Hoc, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) , dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta dalam waktu dekat akan dilangsungkan penetapan Daerah Pilihan (Dapil).

"Untuk jadwal pemungutan suara akan digelar pada tanggal 17 April 2019," ucapnya.

Iklan
Iklan

Facebook Pages

Iklan

Pariwisata

Pariwisata2 hari yang lalu

Listrik Kerap Padam, Sistem Pungutan Retribusi Non Tunai di Pantai Gunungkidul Terganggu

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2026/03/VID-20260314-WA0005.mp4 Wonosari, (pidjar.com)–Penerapan sistem pembayaran retribusi wisata secara non-tunai di sejumlah Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) kawasan wisata pantai selatan Gunungkidul...

bisnis6 hari yang lalu

Pony Park Klaten Usung Konsep Wisata Ramah Hewan, Edukasi Interaktif Jadi Daya Tarik Utama

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2026/03/VID-20260314-WA0005.mp4 Klaten,(pidjar.com)– Kehadiran Pony Park Klaten (POPA) yang dijadwalkan resmi dibuka pada 28 Juni 2026 tidak hanya menawarkan destinasi wisata...

Pariwisata1 minggu yang lalu

Libur Sekolah, Obyek-obyek Wisata Mulai Dibanjiri Siswa Study Tour

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2026/03/VID-20260314-WA0005.mp4 Wonosari, (pidjar.com)-Libur sekolah tahun 2026 mulai menggerakkan sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) termasuk juga di Gunungkidul. Saat...

Pariwisata4 minggu yang lalu

Camping Syahdu di Pantai Watukodok

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2026/03/VID-20260314-WA0005.mp4 Wonosari,(pidjar.com)– Gunungkidul memamg menjadi gudangnya wisata alam di DIY. Bagaimana tidak, gugusan pantai selatan Kabupaten Gunungkidul menyuguhkan panorama pesisir...

Pariwisata2 bulan yang lalu

Mulai Pertengahan Mei Mendatang, TPR Baron Direncanakan Hanya Layani Pembayaran Retribusi Non-Tunai

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2026/03/VID-20260314-WA0005.mp4 Wonosari,(pidjar.com)– Pemerintah Kabulaten Gunungkidul terus berbenah dalam memperkuat tata kelola retribusi yang lebih transparan, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan...

Berita Terpopuler