Tiga Dari Seribu Warga DIY Derita Gangguan Jiwa

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Penananganan kesehatan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (OGJD) sampai saat ini dianggap masih belum maksimal. Hal itu dapat dilihat dari masih tingginya praktik pemasungan di Gunungkidul. Yang ironis, praktek pemasungan semacam ini terjadi pada penderita gangguan jiwa yang masuk dalam kategori miskin. Minimnya fasilitas kesehatan bagi ODGJ yang mereka dapatkan menjadi faktor penyebab pemasungan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) ini masih terus saja dilakukan.

Kepala Seksi Kesehatan Rujukan & Kesehatan Khusus Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY, dr. Gregorius Anung Trihadi mengatakan, dari data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, ditemukan tingkat gangguan emosional di DIY sebesar 8,1 persen. Data di DIY ini termasuk sangat tinggi lantaran rerata nasionalnya hanya 6 persen. Berdasarkan hitungan per milnya, tingkat gangguan jiwa berat atau psikotik di DIY yang berada di angka 2,7 yang lagi-lagi merupakan yang tertinggi di Indonesia.

“Kita berada di atas angka rerata nasional. Sehingga tiap 1.000 orang di DIY, terdapat tiga orang pengidap gangguan jiwa,” kata Anung saat menghadiri acara seminar Peringatan Hari Kesehatan Mental di bangsal Sewokoprojo, Wonosari, Gunungkidul, Rabu (10/10/2018) kemarin.

Ia menambahkan, dari jumlah tersebut memicu tingginya angka pemasungan hingga 14,3 persen. Hanya 10 persen dari orang yang didiagnosa psikotik menerima perawatan kesehatan difasilitas kesehatan yang ada.

“Ini ditambah dengan DIY hanya punya tiga rumah sakit yang bisa rawat inap untuk gangguan jiwa yakni RS Ghrasia, Sardjito dan Puri Nirmala,” ucapnya.

Ia menyebut untuk di RSUD tiap kabupaten termasuk Gunungkidul masih belum memiliki fasilitas penunjang tersebut. Sehingga akses pelayanan kesehatan secara paripurna itu belum terlaksana. Akibatnya ODGJ tidak mendapat perawatan maksimal.

“Sehingga memang pemasungan masih terjadi meski kini mulai berangsur menurun jumlahnya,” ucapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Gununungkidul, Siwi Iriyanti yang turut hadir dalam seminar tersebut mengatakan, dalam penanganan ODGJ, pihaknya telah melakukan kerjasama lintas OPD. Selain itu dia menekankan pentingnya peran keluarga agar ODGJ didorong untuk rajin mengkonsumsi obat.

“Faktor terpenting itu memang bagaimana yang bersangkutan mau minum obat dengan rutin agar segera sembuh,” ucapnya.

Seminar ODGJ yang dilaksanakan di Bangsal Sewokoprojo

Terkait dengan pemasungan, Dinsos Gunungkidul mencatat sebanyak 11 dari 46 ODGJ yang terdata hidup dalam praktik tersebut. Para ODGJ di Gunungkidul ini terpaksa dipasung pihak keluarganya dengan berbagai alasan.

“Salah satunya ya karena tidak stabilnya emosi pengidap gangguan jiwa. Sehingga dikhawatirkan membahayakan keluarga dan masyarakat,” imbuh dia.

Keterbatasan ekonomi yang mendera keluarga ODGJ membuat mereka tidak bisa memenuhi biaya pengobatan. Sehingga cara ini dijadikan pilihan. Bentuk pemasungan sendiri ada berbagai macam. Mulai dari dikurung dalam kamar hingga dirantai.

Dalam kesempatan yang sama tersebut, turut hadir sejumlah narasumber dari Pusat Rehabilitasi Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum (YAKKUM). Yakkum sendiri memang sangat serius dalam menekan ODGJ di DIY dan memanfaatkan Peringatan Hari Kesehatan Mental ini menjadi momentum yang tepat.

“Ini merupakan momentum strategis untuk membangun kesadaran dan dukungan masyarakat serta pemangku kepentingan terhadap upaya-upaya pemenuhan hak-hak bagi ODGJ agar mampu mencapai hidup yang berkualitas, mandiri dan berpartisipasi di masyarakat,” ucap Proyek Manajer Kesehatan Jiwa Pusat Rehabilitasi YAKKUM, Siswaningtyas.

Ia menambahkan, di tingkat kebijakan, penanganan ODGJ masih bersifat sektoral dan belum sistemik. Berdasarkan alasan tersebut, pihaknya menyebut perlu adanya pemberdayaan berbasis masyarakat dan lintas sektoral agar pemenuhan hak ADGJ ini bisa terjadi secara maksimal.

Pihaknya berharap para pemangku kepentingan terkait mempunyai pengetahuan dan kesadaran dalam membangun hubungan sosial bagi orang dengan disabilitas psikososial.

“Para pemangku kepentingan terkait menyatakan dukungan mereka terhadap pemberdayaan orang dengan disabilitas psikososial berbasis masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berdasar data yang dikumpulkan pihaknya pihaknya, pada 2016 di 3 kabupaten terpilih di DIY jumlah ODGJ ada 326 orang. Jumlah tersebut terbagi di Kabupaten Sleman yakni Puskesmas Sleman dan Godean 1 sejumlah 121 orang, untuk Kulonprogo di wilayah Puskesmas Wates dan Temon 1 sejumlah 81 orang, dan untuk Gunungkidul di wilayah Puskesmas Wonosari 1 dan Wonosari 2 sejumlah 124 orang.

“Sebagian besar ODGJ masih dalam masa usia produktif dengan presentase 87,1 persen. Sementara yang tanpa pengobatan sejumlah 63,09%, tidak memiliki aktivitas ekonomi produktif 65,6%, dan yang tidak terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan 60%.

YAKKUM sendiri lanjut Siswaningtyas lebih menekankan istilah Orang Dengan Disabilitas Psikososial (ODDP) yang merupakan penyebutan lain bagi ODGJ.

“Sebutan Orang Dengan Disabilitas Psikososial ini memiliki makna konotasi yang lebih sopan daripada ODGJ,” jelasnya.