Gunungkidul Masih Punya 152,6 Hektare Kawasan Kumuh, Wonosari Sumbang Ratusan Hektar

Wonosari, (pidjar.com)- Persoalan kawasan kumuh masih menjadi tantangan serius di Kabupaten Gunungkidul. Hingga kini, pemerintah daerah mencatat sedikitnya 152,6 hektare kawasan permukiman masih berstatus kumuh. Dari luasan tersebut, sebagian besar berada di wilayah Kapanewon Wonosari.

Data Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Kabupaten Gunungkidul menunjukkan kawasan kumuh tersebut tersebar di dua kapanewon, yakni Wonosari dan Playen.

Kepala Bidang Perumahan DPUPRKP Gunungkidul, Nur Giyanto, mengatakan total luas kawasan kumuh yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 178/KPTS/2022 mencapai sekitar 152,6 hektare.

“Total luas kawasan yang masuk kategori kumuh sekitar 152,6 hektare. Kawasan kumuh memang berada di wilayah perkotaan,” kata Nur Giyanto, Senin (29/6/2026).

Dari total tersebut, Kapanewon Wonosari menjadi wilayah dengan kawasan kumuh terluas, yakni mencapai 134,9 hektare. Kawasan itu tersebar di sejumlah kalurahan, seperti Selang, Baleharjo, dan Kepek.

Sementara itu, kawasan kumuh di Kapanewon Playen memiliki luasan sekitar 27,74 hektare yang berada di Kalurahan Logandeng dan Siyono.

Nur menjelaskan, penetapan sebuah kawasan sebagai kawasan kumuh tidak dilakukan secara sembarangan. Pemerintah melakukan identifikasi lapangan dan penilaian berdasarkan indikator yang telah diatur dalam regulasi.

Menurutnya, terdapat tujuh aspek utama yang menjadi dasar penilaian suatu kawasan, mulai dari kondisi bangunan gedung, kualitas jalan lingkungan, hingga ketersediaan infrastruktur dasar.

“Aspek yang dinilai meliputi kondisi bangunan, jalan lingkungan, layanan air minum, drainase, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, hingga sistem proteksi kebakaran. Ini yang menjadi acuan untuk menetapkan status sebuah wilayah masuk kawasan kumuh atau tidak,” ujarnya.

Ia mengatakan keberadaan kawasan kumuh bukan hanya dipengaruhi kondisi bangunan yang padat. Kualitas infrastruktur dasar yang belum memadai juga menjadi faktor penting dalam penilaian pemerintah.

Meski demikian, upaya penanganan kawasan kumuh di Gunungkidul belum bisa dilakukan secara maksimal. Pemerintah daerah masih terbentur kemampuan anggaran yang terbatas sehingga penanganan dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas.

“Untuk penanganan kawasan kumuh di Gunungkidul memang belum optimal karena keterbatasan anggaran,” katanya.

Selain persoalan anggaran, penanganan kawasan kumuh juga mengikuti pembagian kewenangan antarlevel pemerintahan. Kawasan dengan luas di bawah 10 hektare menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, sedangkan kawasan seluas 10 hingga 15 hektare menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun kawasan kumuh dengan luas lebih dari 15 hektare menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Untuk luasan di atas 15 hektare, kewenangan berada di Pemerintah Pusat,” jelasnya.

Untuk mempercepat penanganan, DPUPRKP Gunungkidul telah menyusun Detail Engineering Design (DED) sebagai dasar perencanaan pembangunan kawasan kumuh. Pemerintah daerah juga membuka peluang pembiayaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Nur berharap sinergi lintas pemerintahan dan dukungan berbagai pihak dapat mempercepat peningkatan kualitas permukiman sehingga kawasan yang saat ini masih berstatus kumuh dapat berubah menjadi lingkungan yang lebih layak huni, sehat, dan berkelanjutan.