Belasan Ribu Warga Gunungkidul Masih Tinggal di Rumah Tidak Layak Huni, Pemerintah Gelontorkan Program Perbaikan

Wonosari,(pidjar.com)–Rumah tidak layak huni masih ditemukan di Gunungkidul. Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) masih terdapat  belasan unit rumah dalam kondisi ini. Di tahun 2022 ini, pemerintah pusat, daerah dan kabupaten menargetkan seribu lebih rumah tersasar bantuan.

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPRKP Gunungkidul, Nurgiyanto mengatakan, terdapat belasan ribu rumah tidak layak huni (RTLH) ini tersebar di seluruh wilayah Gunungkidul. Pendataan telah dilakukan, hasilnya sebagai acuan untuk melaksanakan program pemerintah dalam hal perbaikan rumah dalam kategori tersebut.

“Masih ada sekitar 19 ribuan rumah yang masuk dalam kategori RTLH,” kata Nurgiyanto, Senin (01/08/2022).

Ia menjelaskan untuk mengentaskan permasalahan seperti ini, pemerintah kemudian menggelontor anggaran untuk program bantuan perbaikan RTLH tentunya tidak hanya menggunakan dana dari pemerintah kabupaten melainkan pemerintah DIY dan pusat pun turut andil didalamnya. Tahun ini, APBD Gunungkidul hanya mampu mengcover 400 unit perbaikan RTHL dengan besaran Rp 17,5 juta.

Sedangkan anggaran dari Pemda DIY menyasar 143 unit dengan besaran stimulan Rp. 17,5 juta, Dana Alokasi Khusus (DAK) menyasar 30 unit dengan anggaran Rp. 35 juta per rumah, Dana Keistimewaan juga menyasar program bantuan perbaikan rumah sebesar 20 unit dimana masing-masing unit mendapatkan Rp. 50 juta.

BSPS Pusat pun juga mengalokasikan dana untuk 63 unit rumah dengan besaran Rp. 20 juta. Tak hanya itu, rencananya Gunungkidul juga akan mendapatkan tambahan dari provinsi sebanyak 600 unit.

“Kalau yang tambahan ini sekarang masih dalam tahap verifikasi dan validasi. Sedangkan yang lain sudah mulai suplay barang ke titik-titik yang tersasar bantuan,” paparnya.

Masih banyaknya rumah dalam kategori tersebut tentunya menjadi PR bagi pemerintah untul menyelesaikannya. Namun hal ini tentunya kembali lagi ke anggaran yang dimiliki pemerintah serta bantuan yang turun Pemerintah Provinsi maupun Pusat. Sebab jika hanya Pemkab Gunungkidul tidak mampu menyasar semuanya.

“Kalau ditanya target kapan terselesaikan pastinya itu menyesuaikan dengan prioritas pemerintah karena berhubungan dengan alokasi anggaran yang dikelola,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPRKP Gunungkidul, Irawan Jatmiko mengatakan, RTLH memang menjadi PR pemerintah yang harus diselesaikan. Di Gunungkidul sendiri, pemerintah terus berupaya mengusulkan bantuan program erbaikan ini baik menggunakan anggaran ABPD Kabupaten, Provinsi maupun APBN.

Ditahun ini saja alokasi bantuan mencapai seribu lebih, harapannya bantuan ini bisa tepat sasaran dan dapat digunakan semaksimal mungkin oleh penerima. Sehingga mereka memilili rumah tinggal yang layak.