fbpx
Connect with us

Pemerintahan

Berikan Kontribusi Pajak Besar, Kalurahan Hingga Tempat Hiburan Malam Dapat Penghargaan

Published

on

Wonosari,(pidjar.com)–Tanggal 30 September 2021 lalu merupakan jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi Bangunan. Di mana pemerintah Kabupaten Gunungkidul menargetkan capaian dari bidang tersebut sebesar 22,5 miliar rupiah. Hingga saat ini, target tersebut belum tercapai lantaran baru pungutan PBB yang masuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai lebih kurang 20 miliar. Dari 144 kalurahan yang ada di Gunungkidul, baru 48 Kalurahan yang berhasil melunasi tanggungan PBB tahun ini.

Rabu (27/10/2021) siang tadi, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul memberikan penghargaan kepada kalurahan dan kapanewon yang berhasil tepat waktu melakukan pembayaran PBB. Ada dua Kapanewon yang berhasil lunas tepat waktu diantaranya Kapanewon Gedangsari dan Purwosari. Sedangkan 16 Kapanewon lainnya masih belum menyelesaikan tanggungan mereka.

“Ada 48 Kalurahan yang tepat waktu pembayaran PBB, maka dalam kesempatan ini kita berikan penghargaan dengan pemberian uang yang jumlahnya berbeda-beda,” kata Kepala BKAD Gunungkidul, Saptoyo, Rabu siang.

Ia menjelaskan, dengan penghargaan ini, diharapkan akan memacu Kapanewon dan Kalurahan lainnya dalam melunasi kewajiban pembayaran mereka ini.

Adapun selain kalurahan yang mendapatkan penghargaan, dalam acara siang tadi juga diberikan penghargaan bagi usaha-usaha yang membayarkan pajak tertinggi di Gunungkidul. Diantaranya adalah Heha, South Shore, The Manglung, kemudian untuk jenis tempat hiburan seperti Kick Off, X-One Karaoke dan lainnya juga mendapatkan penghargaan. Adapula pembayar pajak mineral bukan logam beberapa juga membayarkan pajak dengan jumlah cukup tinggi.

Dalam kesempatan ini juga dilauncing sebuah sistem aplikasi Sipapah (Sistem Informasi Layanan Pajak Daerah). Wajib pajak dapat menggunakan aplikasi ini untuk mengecek segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya pajak yang harus dibayarkan. Termasuk dengan ketentuan-ketentuan dokumen lainnya.

Di samping itu, BKAD Gunungkidul bekerjasama dengan BPD DIY dalam memudahkan masyarakat untuk pembayaran pajak. Di mana ada 10 Badan Usaha Milik Kalurahan yang sekarang ini bekeraja sama dengan BPD melayani pembayaran pajak.

Direktur Utama BPD DIY Santoso Rohmad mengatakan, BUMKal ini seperti agen bank, di mana nantinya bisa melakukan transaksi pembuatan rekening, hingga pembayaran PBB dan pajak lain.

“Ini menjadi keuntungan tersendiri bagi BUMKal atas kewirausahaan mereka. Dalam satu transaksi pajak, ada fee Rp 500 dari BPD untuk BUMKal, kemudian kalau pembuatan rekening baru ada fee Rp 5.000,” jelasnya.

Dengan demikian diharapkan mempermudah masyarakat dalam membayarkan pajak sehingga PAD pun meningkat. Jika demikian, maka pembangunan dari pendapatan yang dimiliki akan semakin luas, program pemerintah untuk memajukan daerah akan semakin nyata.

“Kalurahannya di Bejiharjo, Kelor, Dengok, Mulo, Karangrejek, Gari, Sidoharjo, Putat, Salam dan Candirejo (Semanu). Ini baru pilot project, nanti harapannya semua kalurahan ada kerjasama semacam ini,” jelas Santoso.

Sementara itu Bupati Gunungkidul, Sunaryanta mengapresiasi Kapanewon dan Kalurahan yang sudah melunasi kewajiban mereka. Adapun selanjutnya adalah tinggal menggenjot kalurahan yang belum lunas dan masih memiliki tunggakan.

Ia juga berterimakasih atas bantuan CSR berbentuk mobil operasional untuk keliling kapanewon menagih pembayaran pajak.

“Harapannya semua semakin tertib dalam pembayaran pajak,” kata Bupati.

Advertisement
Advertisement

Facebook Pages

Advertisement

Pariwisata

Berita Terpopuler