fbpx
Connect with us

Pemerintahan

Cegah Penyimpangan, DPRD Terapkan Sistem E-Pokir dan E-Reses

Published

on

Wonosari,(pidjar.com)–Tahun 2020 ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul akan mulai menerapkan reses dan penyampaian pokok-pokok pikiran (pokir) menggunakan sistem secara online. Hal ini dilakukan selain untuk optimalisasi kinerja, juga mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam penjaringan aspirasi maupun penyampaian pokir. Dengan sistem yang digagas oleh Bappeda DIY, diharapkan nantinya jalannya pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat bisa berlangsung secara lebih optimal.

Anggota DPRD Gunungkidul, Eko Rustanto menjelaskan, mulai dari bulan Januari ini, penyampaian pokok-pokok pikiran anggota dewan dilaporkan melalui sistem online. Cara kerjanya sendiri nantinya masing-masing anggota dewan menyampaikan ke fraksi, kemudian baru diakomodir dan dimasukan pada sistem yang ada.

Berita Lainnya  Klaim Sudah Maju, Wakil Bupati Tolak Data BPS Yang Sebut Gunungkidul Kabupaten Termiskin

“Dalam waktu dekat akan dilakukan penyampaian Pokir untuk tahun 2021 mendatang,” kata Eko Rustamto, Selasa (07/01/2020).

Selanjutnya, reses atau penjaringan aspirasi dari masyarakat juga akan menggunakan sistem online ini. Adapun nantinya, diharapkan dengan diterapkannya sistem baru ini dapat mengantisipasi terjadinya penyimpangan di kalangan anggota dewan.

Penerapan sistem ini sendiri secara persiapan diklaim Eko sudah cukup matang. Beberapa waktu lalu, sistem e-pokir dan e-reses ini telah dilakukan uji coba atau simulasi. Agar nantinya dalam penerapan tidak membingungkan dan secara keseluruhan sudah matang.

“Sudah ada pembekalan beberapa waktu lalu. Untuk e-pokir sendiri sudah akan diterapkan bulan ini,” tambahnya.

Beberapa waktu lalu Sekretaris DPRD Gunungkidul, Agus HArtadi memaparkan bahwa penerapan aplikasi e-pokir dan e-reses ini sesuai dnegan peraturan yang berlaku. Di mana pemerintah daerah harus terus berinovasi dalam jalannya pemerintahan. Selain itu, penerapan program ini juga penting untuk menekan terjadinya penyimpangan, kasak-kusuk dan lain sebagainya.

Berita Lainnya  Tertarik Nyalon Kepala Desa, Sejumlah PNS Ajukan Izin Kepada Bupati

“Untuk menekan terjadinya kasak-kusuk,” terang Agus Hartadi.

Dimungkinkan pula dengan penerapan sistem ini, masyarakat dapat memantau perkembangan aspirasi yang mereka sampaikan ke anggota dewan.

Advertisement
Advertisement

Facebook Pages

Advertisement

Pariwisata

Berita Terpopuler