Wonosari,(pidjar.com)–Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Gunungkidul merasa tercoreng dengan adanya kasus pencabulan yang melibatkan PNS di lingkupnya. Hal tersebut tentu menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki moral setiap pegawainya agar nantinya kejadian semacam ini tak terjadi lagi. Sebagai informasi, dalam beberapa waktu terakhir ini, ada 2 pegawai berstatus PNS Kementrian Agama Gunungkidul yang terjerat kasus pencabulan. Kedua oknum tersebut telah dijebloskan ke penjara.
Dua kasus tersebut adalah yang pertama adalah yang menyeret W, warga Kecamatan Wonosari yang mencabuli salah seorang siswinya. Untuk kasus W sendiri saat ini sudah menyelesaikan proses persidangan di level Pengadilan Negeri Wonosari. Sementara yang terakhir adalah kasus yang melibatkan Sum, warga Kecamatan Semin. Sum sendiri diduga mencabuli anak tirinya sejak beberapa tahun terakhir hingga korban mengalami depresi berat. Pelaku yang telah ditetapkan tersangka saat ini ditahan di Mapolres Gunungkidul.
Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Kemenag Gunungkidul Aidi Johansyah mengatakan, pihaknya merasa tercoreng dengan adanya kasus amoral yang dilakukan oleh pegawai di lingkupnya. Bahkan menurutnya, perilaku tak terpuji itu banyak dilakukan oleh para pegawai selama beberapa tahun terakhir.
“Tahun 2018 ada, sekarang juga ada pendidik yang tersandung kasus tersebut (pencabulan). Jelas mencoreng (Kemenag),” ujar Aidi kepada pidjar.com beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan, sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang agama dan menjadi pelopor masyarakat, tentu sejumlah kasus yang ada akan menjadi bahan evaluasi mendalam pihaknya. Dalam hal ini jajarannya menekankan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan segala tindakan terlebih jangan sampai melakukan tindakan asusila.
“Evaluasi yang dilakukan selalu ada, terlebih untuk pemahaman, setiap Kamis ada pembinaan rohani. Kita kan sebagai lembaga yang bergerak di agama istilahnya,” sambung Aidi.
Langkah lain yang akan ditempuh yakni pihaknya akan melakukan tes psikologi kepada para pegawai. Hal itu untuk mengantisipasi adanya perilaku menyimpang yang nantinya dapat merugikan orang lain.
“Sekarang belum ada tes psikologi, tapi ke depan akan kita lakukan,” kata Aidi.
Disinggung mengenai sanksi yang diberikan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran, pihaknya tidak bisa bertindak tegas secara sepihak. Pihaknya masih akan tetap menunggu keputusan hukum dari pengadilan.
“Sanksi yang kita berikan sebatas pemberhentian sementara. Tapi nanti kalau sudah ada putusan hakim dan bersalah tentu akan kita lakukan pemecatan,” kata dia.
