Connect with us

Sosial

Ketentuan 75% Bekerja dari Rumah Tak Bisa Diberlakukan untuk Buruh

Diterbitkan

pada

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Instruksi Bupati Nomor 443/0139 tentang Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di Gunungkidul direvisi setelah dua hari berlangsung. Salahnsatu poin revisinya yakni pemberlakuan ketentuan pekerjaan di pemerintahan maupun swasta dimana pekerja 75% bekerja dari rumah (Work From Home) dan 25% bekerja dari kantor (Work From Office).

Kendati demikian, ketentuan tersebut tidak bisa dilaksanakan di sektor industrial. Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Gunungkidul, Ahsan Jihadan mengatakan, sejak awal pandemi pihaknya melakukan koordinasi dengan Disnaker DIY. Dimana pekerja di industri baik formal maupun nonformal tidak bisa sepenuhnya melakukan pekerjaan dari rumah.

“Jadi ketentuannya tetap sama seperti di awal pandemi, mereka tetap masuk kerja tapi dengan protokol ketat,” ungkap Ahsan, Rabu (20/01/2021).

Ahsan menambahkan, yang menjadi permasalahaan tidak bisa dilakukannya 75% pekerja bekerja dari rumah karena pekerja di Gunungkidul mayoritas buruh. Dimana pekerjaan tidak bisa dilakukan dari rumah.

Berita Lainnya  Partisipasi PKBI Gunungkidul dalam Pemenuhan Kesehatan Reproduksi

“Mereka pekerja di pabrik, operator mesin otomatis tidak memungkinkan pekerjaan dibawa ke rumah. Belum lagi yang sektor informal,” jelas Ahsan.

Saat dikonfirmasi Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Gunungkidul, Budiyono mengatakan, pekerja 75% bekerja dari rumah memang tidak memungkinkan di Gunungkidul. Menurutnya, jikapun ketentuan tersebut wajib dilakukan harus ada pembicaraan dari unsur pekerja, perusahaan dan pemerintah atau forum tripartit.

“Kalau langsung diberlakukan tidak bisa karena berkaitan dengan pengupahan. Pengusaha tidak mungkin memberi gaji full ketika pekerja tidak bekerja setiap hari,” tutur Budi.

Budi mengaku cukup prihatin pada masa PSTKM ini, dimana rekan sejawatnya yang bekerja di sektor informal seperti buruh bangunan, atau buruh pelayan di warung makan banyak yang dirumahkan. Mengingat saat ini kondisi ekonomi memang lesu.

Berita Lainnya  Pencurian Kayu di Hutan Negara Banyusoca Semakin Meresahkan, Polisi Diminta Tegas dan Adil

“Bisa dilihat kalau sore itu, lesehan benar-benar sepi, tidak ada pembeli sama sekali, harapannya jangan lama-lama ini PSTKMnya,” pungkas Budi.

Iklan
Iklan

Facebook Pages

Iklan

Pariwisata

Pariwisata4 hari yang lalu

Listrik Kerap Padam, Sistem Pungutan Retribusi Non Tunai di Pantai Gunungkidul Terganggu

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2026/03/VID-20260314-WA0005.mp4 Wonosari, (pidjar.com)–Penerapan sistem pembayaran retribusi wisata secara non-tunai di sejumlah Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) kawasan wisata pantai selatan Gunungkidul...

bisnis1 minggu yang lalu

Pony Park Klaten Usung Konsep Wisata Ramah Hewan, Edukasi Interaktif Jadi Daya Tarik Utama

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2026/03/VID-20260314-WA0005.mp4 Klaten,(pidjar.com)– Kehadiran Pony Park Klaten (POPA) yang dijadwalkan resmi dibuka pada 28 Juni 2026 tidak hanya menawarkan destinasi wisata...

Pariwisata1 minggu yang lalu

Libur Sekolah, Obyek-obyek Wisata Mulai Dibanjiri Siswa Study Tour

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2026/03/VID-20260314-WA0005.mp4 Wonosari, (pidjar.com)-Libur sekolah tahun 2026 mulai menggerakkan sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) termasuk juga di Gunungkidul. Saat...

Pariwisata4 minggu yang lalu

Camping Syahdu di Pantai Watukodok

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2026/03/VID-20260314-WA0005.mp4 Wonosari,(pidjar.com)– Gunungkidul memamg menjadi gudangnya wisata alam di DIY. Bagaimana tidak, gugusan pantai selatan Kabupaten Gunungkidul menyuguhkan panorama pesisir...

Pariwisata2 bulan yang lalu

Mulai Pertengahan Mei Mendatang, TPR Baron Direncanakan Hanya Layani Pembayaran Retribusi Non-Tunai

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2026/03/VID-20260314-WA0005.mp4 Wonosari,(pidjar.com)– Pemerintah Kabulaten Gunungkidul terus berbenah dalam memperkuat tata kelola retribusi yang lebih transparan, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan...

Berita Terpopuler