Pemkab Terlambat Kumpulkan Dokumen ke Pemda DIY, APBD Perubahan 2018 Gunungkidul Terancam Tak Disetujui

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) 2018 Gunungkidul terancam tidak bisa disahkan. Hal ini lantaran adanya keterlambatan pengumpulan dokumen ke Pemda DIY. Hingga saat ini, pihak pemerintah kabupaten Gunungkidul masih memilih irit berkomentar terkait isu yang kencang berhembus ini.

Ketua DPRD Gunungkidul, Demas Kursiswanto mengakui perihal adanya permasalahan dalam pengiriman dokumen APBDP 2018 Gunungkidul ke Pemda DIY. Dimas memaparkan bahwa ada keterlambatan dalam pengiriman dokumen. Hal semacam ini bukan suatu kesengajaan, lantaran ia beralasan bahwa keterlambatan ini terjadi karena adanya peraturan baru.

“APBD Perubahan 2018 masuk sekitar setelah tanggal 22 September 2018, tapi waktu itu juga masuk komplit pada tanggal 25 September 2018. Kalau dari kami, pembahasannya tidak ada satu minggu.  Saat dikumpulkan terlambat satu hari saja,” paparnya, Senin (22/10/2018).

Ia menjelaskan, dengan keterlambatan tersebut masih belum tentu akan berbuah penolakan pada APBD Perubahan 2018. Saat ini, Demas memastikan bahwa proses sendiri masih terus berlanjut.

“Kemungkinan Selasa atau Rabu depan hasil evaluasi baru keluar. Kemarin pengumpulannya bukannya terlambat tetapi memang berbenturan dengan hari libur saat itu hari Sabtu, lalu kami kumpulkan ke provinsi pada hari Senin,” katanya.

Demas menjelaskan, jikapun APBD Perubahan 2018 tidak disetujui oleh Pemprov DIY, nantinya tidak akan berdampak kepada pelayanan masyarakat. Dampak hanya akan terjadi di kubu dewan.

“Tidak ada yang berdampak kepada pelayanan masyarakat. Paling juga kegiatan di kami (dewan) saja yang menjadi berkurang. Toh juga sekarang APBN saja tidak ada perubahan. Karena presiden (Jokowi) menghendaki efisiensi anggaran,” jelas Demas.

Banyak beredar isu, penyebab terlambatnya penyerahan APBD-P sendiri terjadi karena banyaknya oknum dewan yang sibuk memasukan sejumlah poin-poin proyek untuk digunakan sebagai kampanye. Sehingga kemudian ada usulan yang merupakan program dadakan. Saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, Demas enggan menanggapi hal itu.

“Saya malah tidak tahu ada oknum-oknum yang dimaksud,” kelitnya.

Senada dengan Demas, Sekretaris Daerah Gunungkidul, Drajat Ruswandono membenarkan adanya keterlambatan penyerahan dokumen yang terjadi. Namun demikian pihaknya lebih memilih irit bicara.

“Baru dievaluasi, belum ada hasilnya. Memang terlambat dalam pengumpulannya, tapi saya tidak mau komentar lebih jauh kenapa terlambat. Kalau saya ngomong nanti salah,” jawabnya singkat.