fbpx
Connect with us

Pemerintahan

Ribuan Bidang Tanah SG di Gunungkidul Akan Bersertifikat

Published

on

Wonosari,(pidjar.com)–Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana (Dinas Pertanahan dan tata Ruang) Gunungkidul selama ini telah melakukan inventarisasi tanah Kasultanan atau Sultan Ground. Terdapat kurang lebih 4.016 bidang tanah Kasultanan yang tersebar di wilayah Gunungkidul dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan masyarakat. Adapun dari jumlah tersebut masih ada sebagian yang belum didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat SG.

Kepala Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana Gunungkidul, Winaryo mengatakan sejak beberapa tahun silam pihaknya melakukan pendataan, pengukuran, dan pendaftaran sertifikat untuk tanah kasultanan di Gunungkidul. Adapun tahun 2021 mendatang ditargetkan pendaftaran sultan ground tersebut selesai. Sehingga saat ini pihaknya melakukan percepatan pengukuran dan pendaftaran. Tahun 2020 ini, pemerintah telah melakukan pengukuran sebanyak 500 bidang tanah kasultanan di 25 Kalurahan.

Berita Lainnya  Minimnya Sosialisasi Jadi Sebab Pemanfaatan E Ticketing Kurang Maksimal

“Kita melibatkan sejumlah unsur dari Kalurahan dan lainnya,” terang dia Winaryo, Kamis (19/11/2020).

Lebih lanjut ia mengungkapkan, target terakhir pendaftaran di 2021 mendatang sebanyak 1.107 bidang tanah kasultanan. Berdasarkan inventarisasi yang dilakukan oleh pemerintah, tanah kasultanan dimanfaatkan oleh warga untuk berbagai keperluan. Mulai dari makam, telaga, tempat ibadah, dan kawasan wisata.

“Tahun 2021 mendatang kami mendapatkan anggaran dari Dana Keistimewaan. Dimana nantinya anggaran tersebut sebagian untuk pendaftaran tanah Sultan ground dan pengukuran tanah kalurahan,” imbuhnya.

Disinggung mengenai proyek pengadaan tanah di Gunungkidul ia mengungkapkan, tahun 2020 lalu pemerintah telah melakukan pembebasan lahan untuk puskesmas Saptosari dan pengadaan untuk PDAM. Kemudian tahun 2021 mendatang, hanya ada satu program pembebasan lahan yaitu untuk pengembangan SMP N 5 Panggang yang menggunakan APBD GUnungkidul.

Berita Lainnya  Potensi Konflik Yang Mungkin Terjadi di Balik Kebijakan Pemdes Yang Larang Adanya Penagihan Angsuran

“Tahun 2020 ini sudah selesai karena pengadaan di triwulan pertama sebelum adanya covid-29 dan refocusing anggaran. Kemudian untuk tahun 2021 mendatang kita hanya ada 1 program pengadaan saja,” tutupnya.

Advertisement
Advertisement

Facebook Pages

Advertisement

Pariwisata

Berita Terpopuler