fbpx
Connect with us

Hukum

Sprindik Turun, Kejari Gunungkidul Panggil Rekanan Pengadaan Masker BPBD

Diterbitkan

pada tanggal

Wonosari,(pidjar.com)–Tak hanya menjadi polemik di kalangan masyarakat, proyek pengadaan masker kain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul berpotensi pula berujung pada kasus hukum. Saat ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungkidul telah melakukan proses penyelidikan proyek yang menjadi bagian dari program penanggulangan dan penanganan covid19 di Gunungkidul senilai 1 miliar ini. Pada Rabu (27/05/2020) tadi, dua orang rekanan yang terkait dengan proyek pengadaan masker ini telah dipanggil dan dimintai keterangan. Rencanannya, seluruh rekanan yang terlibat dalam proyek pengadaan masker ini akan dipanggil oleh penyidik dari Seksi Pidana Khusus Kejari Gunungkidul.

Kasi Pidsus Kejari Gunungkidul, Darojat menjelaskan, pihaknya saat ini tengah menangani proyek pengadaan masker BPBD Gunungkidul. Adapun surat perintah penyelidikan (sprindik) sendiri telah turun sejak 15 Mei 2020 lalu. Atas dasar itu, pihaknya kemudian melakukan pemanggilan terhadap sejumlah rekanan yang terlibat dalam proses pengadaan 200.000 masker yang rencananya akan dibagikan kepada masyarakat.

“Minggu ini, ada 3 rekanan kita panggil. Kita prioritaskan yang besar-besar dulu yang 50 ribu, 40 ribu dan 20 ribu (jumlah pengadaan masker),” kata Darojat kepada pidjar.com, Rabu (27/05/2020).

Ia mengatakan, pemeriksaan ini dilakukan sesuai fungsi ketugasan Kejaksaan Negeri Gunungkidul untuk melakukan pengawasan terhadap dana refokusing penanganan covid-19 di Gunungkidul. Dalam tahapan kali ini, pihaknya tengah mengumpulkan informasi baik berupa data maupun keterangan dari sejumlah pihak.

“Data terkait kontrak di BPBD itu kita sudah pegang. Kemudian keterangan dari rekanan juga kita mulai kumpulkan,” ucap dia.

Selama ini, Kejaksaan mengaku mendapat informasi terkait kegaduhan serta polemik pengadaan masker. Sehingga pemanggilan sejumlah rekanan tersebut untuk dimintai klarifikasi.

“Kalau memang ada indikasi ya, jadi gini kita itu diminta untuk mengawasi dana refokusing, secara hukum untuk memantau mengawasi. Kalau memang dalam pelaksaannya terjadi kegaduhan maupun kericuhan kita patut untuk memberikan perhatian khusus,” sambung Darojat.

Mengenai alat bukti, ia mengatakan bahwa kejaksaan saat ini sudah mengantonginya. Namun hal ini masih berkaitan dengan pengadaan masker semata.

“Ini baru terkait masker, kita baru fokus ke masker. Belum ke pengadaan APD (baju hazmat dan cairan desinfektan) yang juga dianggarkan,” terang Darojat.

Disinggung mengenai apakah juga akan dilakuan pemanggilan terkait sejumlah pihak lain yang diduga terlibat, dia belum bisa berkomentar banyak. Namun begitu, tidak menutup kemungkinan dalam pengembangan, sejumlah nama lain termasuk yang sempat disebut terlibat akan dilakukan pemanggilan.

“Kita baru fokus ke rekanan ini dulu. Nanti kalau itu pengembangannya,” ucap dia.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, proyek pengadaan masker ini mencuat ketika adanya sejumlah temuan berkaitan dengan rekanan yang ditunjuk untuk melakukan pengadaan. Diantaranya yang paling menarik adalah adanya pengusaha pengolahan limbah kain yang mendapat jatah proyek pengadaan masker. Diduga, proyek pengadaan tersebut dapat sampai ke rumah penampung limbah kain tersebut atas campur tanggan anggota DPRD Gunungkidul.

Rumor semakin panas saat Wakil Ketuua DPRD Gunungkidul, Suharno mendatangi kantor BPBD. Dalam kesempatan tersebut, Suharno sempat menyebut bahwa ada keterlibatan anggota hingga pimpinan DPRD Gunungkidul dalam proyek kemanusiaan ini.

Iklan

Facebook Pages

Iklan

Pariwisata

Berita Terpopuler