Tahapan Pilkada Akan Dimulai, KPU Gunungkidul Minta Tambahan Anggaran

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Di tengah pademi global, pemerintah pusat bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terus melajukan pembahasan terselengaranya Pikada Serentak 2020 yang akan dilakukan di sejumlah daerah. Nampaknya pembahasan sudah mulai mengerucut. Bahkan tahapan Pilkada yang sempat tertunda sejak merebaknya covid 19 di Indonesia, direncanakan akan segera dilanjutkan.

Sebagaimana diketahui, jadwal awal Pilkada Serentak 2020 akan diselenggarakan pada September mendatang. Kemudian dari KPU, DPR RI dan sejumlah istansi terkait lainnya melakukan rundingan untuk dilakukan penundaan pilkada terlebih dahulu. Rapat tersebut menyepakati jika pesta demokrasi di tingkat daerah dilakukan penundaan. Keputusan awal, Pilkada akan diselenggarakan bulan Desember mendatang.

Meski begitu, nampaknya kebijakan masih harus melihat situasi dan kondisi daerah, apakah sudah membaik atau belum. Rencananya KPU RI akan memulai kembali tahapan pilkada mulai 15 Juni mendatang.

Ketua KPU Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani mengungkapkan, saat ini KPU Gunungkidul masih menunggu perubahan Peratuan KPU berkaitan dengan tahapan ini. Selanjutnya jika PKPU Perubahan Tahapan terlah terbit, pihaknya langsung segera melakukan tindak lanjut.

“Masih menunggu perubahan PKPU Tahapan. Jadi belum bergerak banyak,” jelas Ahmadi, Sabtu (30/05/2020).

Namun demikian, KPU tetap mulai mepersiapkan segala keperluannya. Disinggung mengenai anggaran jika nantinya Pilkada diselenggarakan Desember 2020, Ahmadi mengatakan tentunya untuk Pilkada ini membutuhkan tambahan anggaran.

Hal ini berkaitan dengan pengadaan alat pelindung diri (APD) sesuai dengan protokol kesehatan. Alat tersebut dianggap penting, mengingat sekarang tengah terjadi wabah secara menyeluruh.

“Iya (tambahan anggaran). Karena harus ada pengadaan APD,” ungkapnya.

Namun demikian, dirinya belum bisa berkomentar banyak mengenai anggaran tersebut. Sekarang KPU malih melakukan proses penyusunan rancangan. Di sisi lain juga menunggu SK KPU RI tentang penyusunan RAB untuk jenis dan jumlah APD yang dibutuhkan.

“Belum bisa matur mengenai estimasi anggaran. Nanti kalau sudah pasti saja,” tambahnya.