Target Tahun 2025 Bebas Kekeringan, Pemerintah Sediakan Anggaran 150 Miliar Untuk Bangun Sumur Bor

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Kekeringan yang terjadi di sebagian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi perhatian khusus bagi sejumlah kalangan. Terlebih Kabupaten Gunungkidul diklaim menjadi daerah terparah terdampak kekeringan yang terjadi setiap tahun. Menghadapi kondisi seperti ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY mendorong pemerintah untuk lebih aktif dan sigap dalam melakukan penanganan. Dalam hal ini yang sangat diperlukan adalah terkait penanganan jangka panjang atau permanen agar bencana kekeringan tak lagi terjadi di Gunungkidul.

Anggota DPRD DIY, Imam Taufik mengungkapkan, penanganan kekeringan agar bisa berdampak maksimal sendiri membutuhkan peran dari semua kalangan. Saat ini, dari DIY memiliki program khusus dalam penanganan kekeringan yang terjadi di sebagian wilayah DIY tak terkecuali di Gunungkidul. Sudah bukan menjadi rahasia lagi jika potensi sumber air bawah tanah di Bumi Handayani cukup melimpah. Maka dari itu, para wakil rakyat disebutkan Imam mulai menjalankan penanganan permanen atau jangka panjang.

“Tahun ini kita sudah sebar tim untuk pemetaan wilayah potensi kekeringan dan juga potensi sumber air yang belum tersentuh. Ini sebagai langkah awal dalam membebaskan Gunungkidul dari salah satu daerah terparah terdampak kekeringan,” kata Imam Taufik, Selasa (29/10/2019).

Adapun dana yang dianggarkan pada tahun ini yakni sekitar 3 miliar. Dana tersebut digelontorkan untuk penanganan kekeringan dan termasuk dengan program pemetaan kawasan tersebut. Selanjutnya, program tersebut tak selesai sampai di situ, pada 2020 mendatang akan disusul dengan disebarmya program pembangunan sumur bor di wilayah pemetaan tersebut.

Dalam program penanganan kekeringan secara permanen sendiri, termasuk dalam pembangunan sarana dan prasarana, pemerintah menurut Imam Taufik menyiapkan dana senilai kurang lebih 150 miliar. Meski begitu, ia memberikan catatan bahwa dana tersebut diperuntukan bagi seluruh wilayah DIY. Masing-masing kabupaten sendiri akan mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan pengeboran sumur.

“Sekitar 150 miliar rencananya. Tapi jumlah tersebut tentu masih dapat berubah sesuai dengan kesanggupan atau kemampuan anggaran yang ada di pemerintah,” tambah dia.

Lebih lanjut ia mengatakan, untuk target yang sendiri tahun 2025 mendatang seluruh daerah di DIY bebas dari kekeringan. Semua masyarakat diharapkan sudah teraliri dan mudah mendapatkan air bersih baik pada musim penghujan maupun musim kemarau. Aliran air yang dimaksud baik dari SPAMDus, PDAM, sumur bor maupun program-program lainnya.

Guna merealisasikan tersebut, perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat dan pihak terkait lainnya dalam melakukan penanganan kekeringan. Mengingat selama ini, kekeringan menjadi permasalahan klasik yang setiap tahunnya terus terulang dan tak kunjung terpecahkan.

Pihaknya pun juga mengapresiasi atas kepedulian dan uluran tangan dari semua pihak yang berusaha memberikan bantuan bagi warga yang terdampak kekeringan. Pengentasan permasalahan ini menjadi PR bersama.

“Kita sudah haturkan ke Gubernur jika kekeringan perlu penanganan khusus. Kemarin kita juga sudah buat produk Peraturan Daerah untuk pengelolaan sumber daya air,” tutup Imam.