fbpx
Connect with us

Pemerintahan

Ternak Mati Mendadak Marak, Dewan Desak Pemkab Kembalikan Dinas Peternakan

Published

on

Wonosari,(pidjar.com)–Anggota Komisi B DPRD Gunungkidul, Eko Rustanto menilai belum maksimalnya penanganan fenomena ternak mati mendadak di Gunungkidul lantaran dampak pengabungan Dinas Peternakan dengan Dinas Pertanian dan Pangan. Hal ini menyebabkan fokus penanganan yang berkaitan dengan ternak menjadi berkurang.

“Dulu kami dari Fraksi Demokrat yang getol mempertahankan Dinas Peternakan dengan pertimbangan karena Gunungkidul ini gudang ternak, tapi kemudian kalah voting,” kata Eko kepada pidjar.com, Kamis (06/02/2020).

Ia menambahkan, saat ini pihaknya masih terus mendorong untuk perubahan Perda SOTK. Pihaknya mendesak ke depan, Dinas Peternakan bisa kembali menjadi dinas tersendiri agar semakin fokus dalam penanganan berkaitan dengan ternak.

“Saya mendorong Pemkab bahwa ini (kasus ternak mati dan anthraks) adalah suatu pengalaman pahit. Kembalikan peternakan sebagai dinas tersendiri bukan hanya bagian dari dinas pertanian,” ucap dia.

Ditambahkannya, penanganan anthraks serta ternak mati harus dilakukan secara serius. Mengingat hingga akhir Januari 2020 ini, sudah ada ratusan ternak di Gunungkidul yang mati mendadak.

“Penanganan antraks ini harus serius dilakukan sehingga Gunungkidul benar-benar bebas anthrak,” jelasnya.

Ada beberapa langkah yang harus di lakukan pemerintah. Salah satunya menurut Eko yakni dengan pembangunan Pos Pengawasan lalulintas hewan ternak. Sebab selama ini banyak ternak dari luar wilayah yang masuk tanpa bisa terpantau secara jelas kesehatannya.

“Ke depannya pos-pos pengawasan lalulintas keluar masuk hewan harus dibangun. Saat ini kan belum dibangun baiknya di setiap sudut pintu masuk perbatasan,” beber Eko.

Sementara itu, disinggung mengenai Perbub yang diwacanakan pemerintah terkait dengan ganti rugi, Eko mengatakan bahwa saat ini pihaknya belum diajak komunikasi oleh Pemkab. Pihaknya akan segera menanyakan hal tersebut untuk mengetahui progres yang saat ini dilakukan pemerintah.

“Iya kemarin kan baru wacana dari pemda, tapi belum sampai kita. Kalau pakai APBD murni saya kira sudah tidak bisa karena sudah berjalan. Mungkin di APBD Perubahan besuk,” tutupnya.

Advertisement

Facebook Pages

Advertisement

Pariwisata

Berita Terpopuler