Warga Tertib Bayar PBB, Tahun Depan Bakal Berkesempatan Dapat Hadiah Puluhan Juta

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Berkaca pada kesadaran wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sektor perkotaan dan pedesaan masih belum maksimal. Melihat fenomena ini, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul terus berupaya melakukan terobosan. Jika beberapa waktu lalu, dari pemerintah akan menggandeng bank untuk mempermudah masyarakat, juga telah diusulkan jika nantinya masyarakat yang tertib akan mendapat apresiasi dari pemerintah. Dengan adanya penghargaan semacam ini, diharapkan nantinya masyarakat bisa lebih bersemangat dalam membayar pajak.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian, BKAD Gunungkidul, Supriyatin. Kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran masih harus digenjot ulang agar dalam pemenuhan kewajiban secara tertib dapat dilakukan. Mengadopsi program dari kabupaten lain, rencananya tahun 2019 mendatang akan diadakan undian untuk memberikan apresiasi bagi mereka yang tertib dalam pembayaran pajak.

“Tidak hanya pemerintah desa saja besok yang mendapat penghargaan, tapi dari wajib pajak sendiri juga akan mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Ini sedang kami proses pengajuan rencana kami di tahun 2019 mendatang,” kata Supriyatin.

Bedasarkan studi banding yang dilakukan ke beberapa daerah, pemberian penghargaan kepada wajib pajak ini berdampak cukup bagus. Pasalnya, di kalangan masyarakat nantinya terdapat dorongan tersendiri untuk memenuhi kewajiban mereka dalam membayarkan pajak. Selama ini, memang untuk kesadaran membayarkan kewajiban PBB masih cukup kurang.

Selain pemerintah desa yang turun tangan, dari BKAD juga turun tangan untuk memberikan pemahaman dan penagihan di Sekretariat Padukuhan atau Desa yang telah ditentukan. Dorongan juga akan terus diberikan agar nantinya capaian pajak di Gunungkidul sesuai yang diharapkan. Suprihatin menambahkan bahwa nantinya, hasil pembayaran PBB ini akan kembali ke masyarakat dalam bentuk yang berbeda.

“Ya ada sedikit dana lah untuk memberikan penghargaan ini. Paling tidak 50 juta untuk beberapa orang,” imbuh dia.

Beberapa kesulitan memang dihadapi dalam proses penagihan atau penarikan pajak. Diantaranya obyek pajak ada namun wajib pajak tidak berdomisili di lokasi sekitar, atau berkaitan dengan transaksi jual beli yang belum mengurus dokumen sehingga sulit untuk dilacak. Terlebih mobilitas pelayanan juga belum maksimal. Ke depan, juga akan dianggarakan untuk pengadaan mobil pelayanan.

Hal ini dianggap penting sehingga dari pemerintah ada upaya untuk mempermudah pelayanan. Jika akses ke bank atau desa jauh, maka mobil ini akan masuk ke padukuhan-padukuhan dalam pemungutan pajak sebagaimana yang telah diwajibkan.

“Menggandeng bank itu tetap, kami juga turun ke lapangan. Di Gunungkidul sendiri yang masih belum punya mobil pelayanan yang masuk ke pelosok daerah, sementara kabupaten/kota lain sudah pada punya dan terbukti terobosan mereka meningkatkan pendapatan PBB,” terang dia.

Sekedar informasi, untuk di Gunungkidul terdapat 591.780 obyek pajak. Namun jumlah tersebut belum secara keseluruhan membayarkan kewajibannya. Akumulasi tunggakan pajak selama beberapa tahun belakangan ini mencapai kurang lebih Rp 4 miliar.

“Kalau terus-terusan nunggak kasihan wajib pajaknya. Kan ada denda 2% setiap bulannya. Semakin ke sini saya yakin kesadaran masyarakat akan mengalami peningkatan seiring pendekatan yang kami lakukan,” tutup dia.