Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Dicoret Dari APBD 2020

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi merasa kecewa dengan pencoretan anggaran penanggulangan kemiskinan pada APBD 2020. Hal itu disebut bakal menghambat terget pemerintah di sisa kepempinannya ini.

Immawan mengatakan, pada pemerintahannya bersama Bupati Gunungkidul, Badingah telah menargetkan angka kemiskinan di Gunungkidul sebesar 16,50 persen. Sedangkan pada tahun lalu angka kemiskinan telah berhasil ditekan ke angka 16,61 persen.

“Saya kecewa kenapa anggaran penanggulangan kemiskinan dicoret dari APBD 2020,” katanya, Minggu (05/01/2020).

Ia mengakui, meski penurunan namun dirinya belum merasa puas. Sebab jika dibandingkan dengan tahun 2018 ada penurunan sebanyak 0,5 persen, 2018 lalu diangka 17,20 persen.

“Memang kalau dilihat angka segitu sangatlah kecil, tetapi kita juga lihat angka keparahan kemiskinan kita turun saya lupa berapa turun persisnya,” katanya.

Untuk tahun ini, dengan dicoretnya anggaran penanggulangan kemiskinan dari APBD 2020, maka pihaknya akan memaksimalkan program pengentasan kemiskinan seperti padat karya, pemberdayaan masyarakat. Program tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Program ini harus dilakukan pada awal tahun, kalau di akhir tahun nanti dampaknya tidak akan terasa,” ucap dia.

Ia menambahkan, selain program padat karya tersebut, pihaknya juga akan mendorong pelaksanaan proyek di awal tahun 2020 ini. Hal itu menurutnya sudah sesuai dengan instruksi wakil Gubernur DIY dan bupati Gunungkidul.

“Bupati sudah selalu mengingatkan untuk mengerjakan proyek-proyek pada awal tahun, karena survei kemiskinan itu pada bulan-bulan maret hinggap april untuk kabupaten atau kota,” ucapnya.

Dengan demikian proyek-proyek pemkab Gunungkidul dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Sehingga masyarakat yang kurang mampu dapat terlibat dalam pengerjaannya.

“Tenaga mereka akan berguna sehingga mendapatkan penghasilan dan dapat mengurangi kemiskinan. Urutanya kan gampang sekali masyarakat kurang mampu dapat pekerjaan, lalu dengan proyek tersebut masyarakat dapat uang dan kemiskinan dapat terentaskan,” inbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Herry Nugroho mengungkapkan bahwa angggaran yang dicoret oleh DPRD Gunungkidul bukanlah anggaran penanggulangan kemiskinan namun yang dicoret adalah anggaran untuk makanan lansia sebanyak 9 ribu orang selama 6 bulan. pertimbangan kedua adalah pihaknya mempertanyakan apakah dengan selama dua bulan mengirimkan setiap hari makanan kepada lansia miskin dapat berdampak bagi turunnya angka kemiskinan di Gunungkidul.

“Kami coret itu dengan pertimbangan pertama apakah benar ada sebanyak 9 ribu lansia miskin yang belum terjamin oleh pemerintah karena di Program Keluarga Harapan (PKH) sudah termasuk didalamnya,” kata Herry.

“Anggaran yang kami coret tersebut kami alokasikan ke sektor lain yaitu Untuk infrastruktur yang wajib 25% dari postur APBD, dan kegiatan lainnya seperti pemberdayaan masyarakat,” sambung dua. (kelvian)