Trauma, Alasan KPPS di Karangmojo Tolak Rapid Tes

Karangmojo,(pidjar.com)–Sebanyak 270 Kelompok Panitia Pemungutusan Suara di Kalurahan Bejiharjo bersikukuh tolak jalani rapid tes. Hal ini lantas membuat KPU Gunungkidul harus bekerja ekstra ketat untuk mencari kebijakan yang strategis mengingat proses pendistribusian kotak suara tinggal menghitung hari lagi.

Salah satu anggota KPPS yang menolak rapid tes, Windi Duriwiantoro yang juga merupakan Dukuh Ngringin, Kalurahan Bejiharjo, Kapanewon Karangmojo mengaku sangat trauma menjalani rapid tes. Kejadian beberapa bulan lalu yang membuat sejumlah warga di Kalurahan Bejiharjo terlockdown karena adanya covid19 di lokasi tersebut.

“Saya trauma, ya bagaimana trauma itu. Gak bisa ditawar-tawar lagi biarpun nanti hasilnya dirahasiakan biarpun nanti selama isolasi dapat bantuan,” kata Windi, Rabu (02/12/2020) kemarin.

Ia mengatakan, dari awal rekrutmen merasa tak pernah mendapatkan syarat rapid tes menjadi bagian utama dalam menjadi KPPS. Jika kemudian nantinya tetap dipaksa untuk menjalani rapid tes ia akan mengundurkan diri sebagai anggota KPPS.

“Lebih baik saya menggunakan hak pilih saya saja. Tidak jadi KPPS,” tukas Windi.

Sementara itu, Ketua KPU Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani mengatakan, belum ada solusi pas untuk 270 anggota KPPS di Kalurahan Bejiharjo yang menolak rapid tes ini. Secara intens pihaknya akan melangsungkan komunikasi dengan pimpinannya di KPU RI agar menemukan solusi yang tepat.

“Kami juga masih menunggu sampai 4 Desember di UPT Puskesmas Karangmojo barangkali ada yang berubah pikiran dan mau menjalani rapid tes,” papar Hani.

Menurutnya, anggota KPPS tidak bisa semerta-merta mengundurkan diri. Terlebih hanya karena alasan tak mau rapid tes.

“Yang bisa mengundurkan diri ini dan harus diganti kalau dia positif, sakit dan meninggal dunia. Waktunya memang mepet kami akan segera membuat solusi kebijakan,” tandas dia.