Minta Gakkumdu Tindak Tegas Pelanggaran Pemilu, Aktivis JCW Gelar Aksi Berjalan Mundur dari Alun-alun Pemda ke Bawaslu

Wonosari,(pidjar.com)–Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), Baharudin Kamba menggelar aksi long march dengan berjalan mundur dari Alun-alun Pemkab Gunungkidul menuju Kantor Bawaslu. Menggunakan pakaian lurik, bertopeng superhero dan tempelan amplop serta uang mainan, aktivis kawakan itu meminta Bawaslu untuk tak ragu-ragu menegakkan peraturan Pilkada.

Kepada wartawan Baharudin mengatakan bahwa dirinya sengaja menggunakan baju lurik agar Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari unsur Bawaslu, Polri dan Kejaksaan mampu bertindak tegas dalam menegakkan hukum pada pemilu serentak 9 Desember 2020. Artinya tetap sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

“Untuk amplop dan uang mainan yang saya tempel di baju ini memiliki makna baha masyarakat menjelang Pilkada jangan mau dipermainkan dengan uang,” papar Baharudin di sela-sela kegiatan, Kamis (03/12/2020).

Dikatakan Baharudin, sebetulnya praktik politik uang sudah terjadi dimana-mana, hanya saja masyarakat takut untuk melaporkan karena sanksi sosial yang akan dijalaninya. Untuk itu, dirinya meminta Bawaslu tegas dalam menyikapi sejumlah pelanggaran termasuk politik uang tersebut.

“Jadi saya minta Bawaslu melalui Pengawas TPS jeli mengamati politik transaksional membantu masyarakat yang sudah sadar apa itu politik transaksional untuk berani mengemukakan dan melapor,” imbuh dia.

Ia menggunakan, penggunaan topeng superhero itu memiliki maksud dan harapan, para anggota Gakkumdu mampu menjadi pahlawan masyarakat untuk menemukan sosok pimpinan yang berintegritas dan menjauhi politik uang. Ia sendiri sebagai aktivis JCW memiliki komitmen untuk mendukung Gakkumdu dalam mengawal Pilkada Gunungkidul.

“Saya berkomitmen untuk berada di belakang Gakkumdu agar Gunungkidul mendapatkan bupati yang jauh dari korupsi,” jelas Baharudin.

Sementara itu, Plt Ketua Bawaslu Gunungkidul, Tri Asmiyanto mengapresiasi langkah Baharudin Kamba yang telah membantu Bawaslu dalam penegakkan hukum Pemilu. Namun ia mengatakan, sejauh ini belum ada temuan politik uang pada masa kampanye ini di Gunungkidul.

“Pelanggaran rerata hanya soal protokol kesehatan. Kalau untuk politik uang belum ada,” pungkas Tri.