Dampak Kenaikan Pertamax Untuk Operasional Mobil Dinas, Dari Ambulance Hingga Mobil Pejabat

Wonosari,(pidjar.com)– Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax mulai berdampak pada operasional layanan publik di Kabupaten Gunungkidul. Pemerintah daerah kini melakukan berbagai langkah penyesuaian guna menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengganggu program-program prioritas.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, Ismono, mengatakan, selama ini kendaraan ambulan dan kendaraan Gunungkidul Emergency Service (GES) yang beroperasi menggunakan BBM jenis Pertamax. Dengan adanya kenaikan harga dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 praktis kebutuhan anggaran operasional semakin membengkak.

“Kalau masih menggunakan Pertamax maka kebutuhan anggaran akan naik sekitar 25 persen,” kata Ismono, Senin, (15/06/2026) saat dihubungi.

Dengan kondisi demikian, pihaknya melakukan penyesuaian-penyesuaian. Salah satunya adalah beralih menggunakan BBM bersubsidi yakni jenis Pertalite.

“GES selama ini menggunakan Pertamax. Ini kita upaya bikin barcode karena infonya bisa masuk kategori ambulan dan boleh memakai BBM subsudi,” jelasnya.

Menurut Ismono, untuk 1 unit GES setiap bulannya menghabiskan BBM sekitar Rp 4 juta. Sedangkan unit yang beroperasi 2 kendaraan kegawatdaruratan.

Lebih lanjut ia mengatakan, nantinya jika tidak bisa beralih ke Pertalite maka pemerintah harus melakukan efisiensi anggaran atau melakukan pergeseran anggaran di BLUD, Puskesmas. Anggaran digunakan untuk kegiatan skala prioritas.

“Pada prinsipnya kita usahakan pake BBM pertalite dan sudah mengurus barcode ambulan serta GES agar bisa pakai pertalite. Agar pelayanan kegawatdaruratan tetap berjalan maksimal, karena saat ini GES sangat diburuhkan masyarakat juga untuk event-event tertentu,” tandasnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul, Sri Suhartanta, mengatakan, mayoritas kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga menggunakan Pertamax sehingga kenaikan harga BBM akan berpengaruh terhadap biaya operasional pemerintahan.

Untuk menyikapi kondisi tersebut, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diminta melakukan penyesuaian penggunaan anggaran dan memprioritaskan kegiatan yang benar-benar mendesak. Selain itu, pegawai juga diimbau menerapkan pola perjalanan dinas yang lebih efisien.

“Untuk kegiatan rapat koordinasi yang lokasinya cukup jauh, pegawai diharapkan dapat berangkat bersama sehingga penggunaan BBM lebih hemat,” katanya.

Pemkab Gunungkidul juga akan melakukan perhitungan ulang terhadap kebutuhan anggaran operasional, khususnya yang berkaitan dengan pembelian BBM.