fbpx
Connect with us

Sosial

Bukan Waktunya Saling Menyalahkan, Lurah Minta Semua Pihak Berbenah Diri Atasi Carut Marut Data Penerima Bantuan

Diterbitkan

pada

BDG

Wonosari,(pidjar.com)–Pemerintah Kabupaten Gunungkidul saat ini sedang menggagas perubahan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) agar data yang ada lebih valid dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Perlu adanya komitmen yang kuat antara masyarakat, kalurahan, pemerintah kabupaten sampai dengan di tingkat provinsi. Di tingkat Pemerintah kalurahan sendiri, meminta semua pihak berbenah diri dalam carut marutnya data penerima bantuan. Pasalnya, pamong kalurahan menjadi pihak yang paling disalahkan oleh masyarakat terkait dengan bantuan tak tepat sasaran.

Ketua Paguyuban Semar, Heri Yulianto mengatakan, saat ini bukan waktu yang tepat untuk saling menyalahkan. Sebab, dari kalurahan sendiri selalu melakukan update data terkait dengan kondisi ekonomi maupun sosial masyarakat.

“Kita sudah lakukan update data agar sesuai dengan kondisi di lapangan. Seharusnya memang tidak akan ada nama PNS, orang meninggal, maupun mampu menerima, karena kita sudah lakukan update, tapi data yang turun selalu itu-itu saja,” ucap dia.

Kendati demikian, saat ini bukan waktu yang tepat untuk saling menyalahkan. Menurutnya, perbaikan sistem menjadi hal yang mendasar harus dilakukan bersama agar mendapatkan data yang real dan DTKS tidak carut marut.

“Seharusnya pemerintah tidak saling menyalahkan, kita selalu update, kita perjuangkan data-data yang seharusnya mendapat bantuan,”imbuh dia.

Beberapa waktu lalu, pemerintah kalurahan melakukan pendataan agar bantuan dari pemerintah dalam rangka covid 19 ini tidak carut marut dan tumpang tindih. Namun nyatanya, meski sudah ada pendataan terupdate menurut Heri justru data yang lama yang digunakan sebagai acuan.

Berita Lainnya  Bantuan APD untuk Lindungi Nakes di Puskesmas dari OTG

“Yang kami pertanyakan kalau kita sudah melakukan pendataan yang terbaru sesuai dengan kondisi di lapangan, tapi data penerima masih carut marut itu data yang dipakai data darimana ?,” tambah Heri

Dari paguyuban semar sendiri meminta adanya komitmen yang kuat. Paling tidak, pemerintah harus terjun lagi dalam pendataan yang dilakukan untuk mendapatkan data terakurat, dimulai dari 0 lagi sehingga benar-benar bisa menjadi acuan untuk penyaluran bantuan maupun data mendasar kemiskinan.

Disinggung mengenai keaktifan masyarakat dalam pengurusan data administrasi, masyarakat Gunungkidul memang masih belum begitu aktif. Namun demikian, dari pemerintah kalurahan dan dinas terkait untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan. Dalam penyaluran bantuan selama ini memang ada ditemukan data orang yang sudah meninggal namun namanya masuk dalam daftar penerima bantuan.

Begitu pula dengan update kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pihaknya terus berupaya melakukan update, sebagai contoh perketatan dalam pengurusan SKTM untum kepentingan tertentu agar tidak disalah gunakan.

Berita Lainnya  Pertolongan Salah Bikin Korban Makin Parah, Anggota Unit Laka Dapat Pelatihan Khusus

“Ya pada intinya kita yang di Kalurahan itu banyak mendapatkan keluh kesah dan seolah disalahkan karena carut marut data penerimaan bantuan. Padahal untuk pendataan sendiri sudah dilakukan dan kita justru yang tahu mengenai kondisi di lapangan,” ucap Heri mewakili tim formatur Semar siang tadi.

Sebelumnya, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Siti Isnaini Dekoningrum mengatakan, pihaknya banyak mendengar mengenai tidak tepatnya bantuan sosial selama ini yang disalurkan ke masyarakat. Hal ini diduga lantaran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang menjadi pegangan pemerintah masih belum valid. Untuk itu pihaknya menggagas adanya perubahan strategi validasi data tersebut.

“Gagasan ini muncul dilatar belakangi dengan banyaknya keluhan tidak tepatnya sasaran bantuan yang diberikan pemerintah. Bahkan kondisi di lapangan justru banyak masyarakat yang sekiranya membutuhkan justru belum mendapatkan bantuan, atau yang seharusnya sudah tidak memenuhi kriteria mendapat bantuan, tapi masih mendapatkannya” kata Dekoningrum, Kamis (27/08/2020).

Menurut dia tidak validnya DTKS tersebut lantaran adanya berbagai faktor. Sebagai contohnya, data di tingkat bawah (masyarakat) tidak terupdate secara real time. Sehingga mempengaruhi tidak tepatnya sasaran bantuan bagi masyarakat. Misalnya saja ada satu orang meninggal dunia, namun pihak keluarga justru tidak mengurus akta kematian, sehingga data orang tersebut masih masuk dalam penerimaan bantuan ataupun DTKS.

Berita Lainnya  Cerita Penjual Bendera Musiman, Jauh-jauh Datang Dari Jawa Barat di Tengah Sepinya Omset

Belum lagi, masyarakat yang justru ingin terus mendapatkan bantuan dari pemerintah. Namun mereka sebenarnya masuk dalam kategori mampu. Kondisi ekonomi terkini tidak dilaporkan ke pemerintah baik kalurahan, dinsos ataupun dinas terkait lainnya.

“Saya punya gagasan data ini terus update menggunakan sistem. Nanti di tingkat kalurahan sampai dengan di kabupaten terupdate terus, sehingga gagasan ini membutuhkan komitmen yang kuat,” ujar dia.

Keaktifan masyarakat lah yang saat ini menjadi sangat penting dalam update data. Kemudian dari pemerintah yang mengolah data tersebut. Pemerintah sendiri telah memiliki program yang sudah mulai berjalan beberapa aplikasi terus diupdate misalnya SID dan lain sebagainya.

Iklan
Iklan

Facebook Pages

Iklan

Pariwisata

Berita Terpopuler