Derita Tenaga Kerja Terdampak Pandemi, Dirumahkan dan Belum Ada Solusi Dari Pemerintah

Wonosari,(pidjar.com)–Pandemi virus corona yang terjadi beberapa bulan terakhir berdampak pada dirumahkannya para tenaga kerja. Bahkan banyak juga tenaga kerja asal Kabupaten Gunungkidul yang terpaksa menerima kenyataan diPHK dari tempatnya bekerja. Seiring berjalannya waktu, masyarakat dihadapkan kepada normal baru. Sehingga kemudian mereka harus mencari pekerjaan di tengah situasi perekonomian yang masih sulit. Tentunya hal ini tidaklah mudah. Di tengah kesusahan ini, hingga saat ini pemerintah belum memiliki program khusus untuk mereka yang terdampak, khususnya para tenaga kerja.

Sebagaimana diketahui, sejak awal pandemi ini terjadi sampai dengan sekarang tercatat ada 1.907 pekerja yang dirumahkan dari perusahaan yang beroperasi di Gunungkidul.

Dipaparkan Kepala Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul, Purnama Jaya, sampai dengan saat ini, masih belum ada program khusus untuk para pekerja yang terdampak covid-19 dari pemerintah. Dengan keterbatasan anggaran serta program yang ada, pihaknya baru bisa mengandalkan program dari pusat berupa kartu pra kerja sebagai langkah untuk membantu para tenaga kerja.

“Setahu saya baru ada program pra kerja itu. Yang lainnya belum dengar,” kata Purnama, Selasa (23/06/2020).

Namun begitu, bagi mereka yang terdampak saat ini dapat memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai pondasi untuk mencari pekerjaan atau bahkan membuka usaha baru. Dirinya berharap, pekerja terdampak ini dapat menyesuaikan diri dan kembali produktif.

“Kalau kebijakan lokal, dinas dalam penerimaan calon (peserta BLK) diutamakan mereka yang ter PHK. Untuk yang dirumahkan, dengan adanya new normal ini mereka diharapkan sudah dapat bekerja kembali,” ucap dia.

Kepala Bidang Tenaga Kerja Disnakertrans Gunungkidul, Ahmad Ahsan Jihadan memaparkan, sejauh ini belum ada pelaporan dari perusahaan di Gunungkidul mengenai pengoperasian kembali perusahaan yang terdampak corona. Belum ada koordinasi lanjutan dengan para pelaku usaha.

“Belum ada laporan perusahaan yang mulai operasi,” paparnya.

Nantinya jika perusahaan yang sempat vakum beroperasi, mereka diminta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan yang diatur oleh pemerintah.

Sementara itu, Subbag Tata Usaha UPT BLK, Eko Susilo juga mengutarakan hal yang sama. Nantinya, pelatihan kemungkinan akan dibuka kembali pada akhir Juli mendatang, namun demikian menunggu arahan dari pimpinan.

“Nanti akan diutamakan bagi mereka yang kena PHK,” kata dia.