Didera Kemiskinan, Angka Putus Sekolah di Gunungkidul Masih Tinggi

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Saat ini, angka putus sekolah di Kabupaten Gunungkidul masih terhitung tinggi. Disinyalir, faktor ekonomi menjadi penyebab para anak maupun siswa usia sekolah enggan melanjutkan jenjang pendidikannya. Sebagian dari mereka memilih untuk bekerja daripada bersekolah.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul,  sebanyak 30 anak Gunungkidul memilih untuk tidak melanjutkan sekolah. Yang cukup memprihatinkan, dari jumlah tersebut, yang paling dominan angka putus sekolah adalah di tingkat SD dan disusul SMP. Padahal di era sekarang ini, dalam setiap lowongan pekerjaan mencantumkan persyaratan minimal pendidikan di jenjang SMP. Dikhawatirkan apabila dibiarkan berlarut-larut, tingginya angka putus sekolah ini nantinya akan berimbas kepada tingginya angka pengangguran yang tentu kemudian disusul dengan kemiskinan.

Pada tingkat Sekolah Dasar (SD), dari total 57 ribu siswa, 0,03 persennya atau sebanyak 17 anak putus sekolah. Kemudian untuk SMP dari 27 ribu siswa, sebanyak 8 diantaranya tidak meneruskan pendidikan atau 0,03 persen. Lalu pada tingkatan SMA sederajat, dari jumlah keseluruhan 27 ribu siswa, 5 anak diantaranya juga putus sekolah atau prosentasenya 0,02 persen.

Sementara dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Gunungkidul menyebut, indeks wajib belajar 9 tahun di Gunungkidul masih rendah yakni 6,7 poin. Capaian ini menurun dari data sebelumnya yang mencapai 7 poin.

Menanggapi fakta ini, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul, Bahron Rosyid memaparkan bahwa pihaknya sangat concern dalam menekan angka putus sekolah di kalangan para siswa di Gunungkidul. Pemkab Gunungkidul sendiri telah memasukan pemenuhan wajib belajar 9 tahun ini ke arah kebijakan RKPD 2019.  Pendidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan untuk meningkatkan daya saing di tingkat regional maupun nasional.

Dipaparkan Bahron, berdasarkan pantauannya, angka putus sekolah cukup tinggi di kalangan masyarakat pinggiran. Hal ini disebutnya menjadi persoalan tersendiri yang kini sedang dicarikan solusi.

“Persoalannya bukan lagi faktor ekonomi, namun lingkungan atau kemauan untuk anak sekolah terkadang masih kurang dan lebih memilih bekerja,” kata Bahron Rosyid, Jumat (02/03/2018).

Menindaklanjuti masalah tersebut pihaknya sudah mengambil langkah-langkah program. Mulai dari bantuan beasiswa, pemahaman kepada orangtua sekaligus kepada anak agar mau kemudian bersekolah. Ia berharap nantinya anak-anak Gunungkidul tak hanya memenuhi wajib belajar 9 tahun saja melainkan mencapai 12 tahun.

“Kenapa? Karena peluang kerja lebih baik jika dibandingkan dengan lulusan SMP atau SMA,” ucap Bahron.

Sekretaris Komisi D DPRD Gunungkidul Heri Nugroho meminta agar pemerintah bisa lebih serius dalam mengantisipasi fenomena putus sekolah ini. Dampak putus sekolah ini menurut Heri sangat panjang dan bukan hanya faktor angka saja melainkan juga masa depan para anak tersebut yang dibicarakan. 

“Jadi, menurut saya perlu pembahasan lebih lanjut sehingga angka putus sekolah bisa segera ditekan,” kata Heri Nugroho.

Terpisah, Ketua Lembaga Orang Tua Asuh Gunungkidul, CB Supriyanto mengaku, sebagian besar alasan dari putus sekolah ini adalah faktor ekonomi. Dengan kondisi ekonomi yang minim, para anak kemudian lebih memilih untuk bekerja membantu perekonomian orang tua mereka.

Dalam mengantisipasi hal ini, menurut CB Supriyanto bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata melainkan juga berbagai kalangan lainnya seperti pengusaha maupun yang lainnya.

“Perlu bantuan dari banyak pihak termasuk pejabat, kalangan pengusaha dan yang lain. Hal ini diperlukan supaya kesempatan pendidikan dapat merata,” kata CB Supriyanto.

Penerapan metode orang tua asuh disebutnya menjadi metode yang paling tepat dalam mengatasi fenomena putus sekolah di kalangan anak Gunungkidul. Ia mendorong seluruh masyakat yang memiliki kelebihan dalam hal ekonomi untuk bisa menyisihkan sedikit dari mereka punya untuk anak-anak yang didera kemiskinan sehingga kesulitan untuk bersekolah.

“Selama ini program pemerintah (orang tua asuh) sudah berjalan, dan saya yakin jangkauan akan lebih luas lagi jika masyarakat bisa turut serta,” tutup dia.