Ekonomi Warga Gunungkidul Diklaim Terus Membaik, Makin Banyak Penerima Bantuan PKH Mengundurkan Diri

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Kondisi perekonomian masyarakat yang mulai membaik berdampak pada pola pikir masyarakat yang semakin maju dan kesadaran yang mulai meningkat. Masyarakat yang memiliki penghasilan layak banyak yang telah merasa tidak pantas lagi untuk menerima bantuan dari pemerintah. Di Gunungkidul sendiri perilaku seperti ini ditunjukkan dengan adanya ratusan masyarakat yang mengundurkan diri sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) atas kemauan sendiri.

Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul mencatat dari sekitar 62 ribu penerima bantuan PKH, terdapat 581 penerima bantuan yang mengundurkan diri. Jumlah ini terhitung sejak tahun 2018 silam. Hampir seluruh penerima bantuan yang mengundurkan diri tersebut atas kemauan sendiri lantaran merasa tak pantas mendapatkan bantuan yang memang diperuntukkan untuk warga miskin ini.

Di Gunungkidul sendiri, jumlah warga penerima bantuan yang mengundurkan diri terus berkembang. Untuk tahun 2019 ini hingga bulan Juni, terdapat 185 orang penerima bantuan PKH yang mengundurkan diri. Dimungkinkan jumlah ini masih akan terus bertambah mengingat perekonomian masyarakat Kabupaten GUnungkidul sudah mulai ada peningkatan lebih baik dengan sejumlah program pemberdayaan dan menggeliatnya pembangunan daerah.

Koordinator PKH Kabupaten Gunungkidul, Herjun Pangaribowo mengungkapkan, berdasarkan pendataan dan pengakuan dari peserta penerima bantuan yang mengundurkan diri secara legowo, mereka melepaskan bantuan dari pemerintah tersebut lantaran berbagai faktor.

Diantaranya adalah memang merasa tidak layak menerima bantuan lantaran sejak awal mereka masuk dalam kategori mampu atau keluarga sejahtera. Belum lagi, jika semula merupakan warga tidak mampu atas dorongan sejumlah program pemberdayaan usaha mereka maju dan kondisi perekonomian juga mengalami peningkatan yang lebih baik.

“Ada beragam faktornya, baru-baru ini di kawasan pesisir juga ada yang mendapat ganti rugi pembangunan JJLS kan, lah itu perekonomian mereka meningkat jadi dengan legowo melepaskan diri menjadi peserta penerima bantuan,” ucap Herjun Pangaribowo, Selasa (18/06/2019).

Lebih lanjut ia mengungkapkan, jika dari pemerintah sendiri terus melakukan pendampingan dan monitoring atas kevalidan dan data penerima PKH. Tentunya ada sejumlah evaluasi yang perlu diterapkan baik di lapangan ataupun teknisnya.

Tak sedikit memang yang dijumpai dari peserta penerima bantuan yang kondisinya cukup mencolok. Dalam hal ini adalah kondisi rumah ataupun penghasilan. Dari pendamping sendiri berusaha melakukan pendekatan agar yang bersangkutan mau dengan legowo melepaskan bantuan yang sebelumnya rutin diterima.

“Prosesnya memang cukup panjang, kalau dari pendamping ataupun pemerintah kan tidak bisa serta merta mencopot atau mencoret data yang ada. Mekanismenya ada sendiri yakni harus ada pengajuan kemudain dirapatkan melalui pemerintah dusun dan desa,” tambahnya.

Monitoring data dengan system door to door yang diterapkan ini tidak hanya dilakukan oleh petugas dari dinas sosial, melainkan juga menggandeng perangkat desa dan pihak kecamatan yang lebih mengetahui kondisi masyarakatnya. Untuk pengunduran diri sendiri sejauh ini belum dapat dikatakan meningkat signifikan.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul, Wijang Eka mengatakan jika pihaknya berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan layanan dan perhatian terhadap keluarga kurang mampu di Gunungkidul. Namun demikian, untuk program bantuan PKH ini pihaknya menerapkan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

“Ini kan program pemerintah pusat, untuk data yang diambil oleh pusat dari BPS. Terkait penggantian dan update data tidak bisa sembarangan. Tapi kami cukup mengapresiasi bagi masyarakat yang legowo mengundurkan diri,” ucapnya.