Gerakan Pemerintah Pulihkan Ekonomi di Masa Pandemi, Buka Pariwisata dan Geliatkan UMKM

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Imbas mewabahnya covid 19 di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Gunungkidul cukup luas. Ekonomi masyarakat menjadi kurang stabil lantaran banyak yang bisnisnya lesu atau bahkan kehilangan pekerjaan. Saat ini, dalam era penerapan new normal, setelah sebelumnya fokus pada penanganan pada kesehatan, pemerintah berupaya mulai melakukan pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat.

Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul, Sri Suhartanta mengatakan untuk tahun ini sampai dengan tahun 2022 mendatang, anggaran yang dimiliki pemerintah masih akan difokuskan untuk pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial. Diantaranya program yang dianggap mampu sebagai pemulih ekonomi yakni dialirkannya bantuan berupa uang kepada puluhan ribu warga di Gunungkidul. Anggaran bantuan ini bersumber dari beragam ada yang dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten bahkan di tingkat kalurahan pun juga ada.

Namun demikian, pemberian bantuan ini sifatnya hanya sementara dan hanya untuk beberapa bulan. Kemudian skema lain yang diterapkan oleh pemerintah untuk recovery ekonomi masyarakat berkaitan dengan di uji cobakannya kawasan obyek wisata.

“Diharapkan dengan pelaksanaan uji coba ini, ekonomi masyarakat bisa bergeliat lagi. Mengingat pelaku usaha di bidang pariwisata kan juga banyak,” ungkap Sri Suhartanta, Kamis (02/07/2020).

Uji coba tahap pertama sendiri telah dilaksanakan. Sejumlah evaluasi juga rencananya akan segera dilakukan oleh pemerintah. Direncanakan akan dilakukan ujicoba tahap 2 pelaksanaan penerapan SOP normal baru di lokasi wisata yang lain, sehingga pemulihan ekonomi lebih merata lagi.

Untuk sektor UMKM, dari dinas akan melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM dalam hal pemasaran. Pelaku UMKM akan difasilitasi melalui aplikasi Si Bakoel milik Pemda DIY. Dengan begitu, para pelaku usaha memiliki wadah dalam pemasaran. Menurutnya untuk jangka dekat pelatihan masih belum ada tindak lanjut, dari pemerintah fokus kepada dana pendampingan.

“Untuk pelatihan sementara terakses kartu pra kerja, jadi kita fokus program lain,” tambahnya.

Sebenarnya, pemerintah sebelum adanya pandemi ini memiliki banyak program yang berkaitan dengan penyediaan lapangan pekerjaan, misalnya kegiatan padat karya di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun lantaran adanya kondisi sekarang, maka program BKK itu terpaksa terhenti.

Pemerintah Kabupaten juga mendorong pemerintah kalurahan untuk lebih inovatif, sehingga jika program itu berjalan pemulihan ekonomi di Gunungkidul dapat lebih cepat. Misalnya pengoptimalan potensi olahan atau jenis lain yang dimiliki oleh masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Gunungkidul, Sih Supriyana mengatakan pendampingan nantinya akan diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM. Pendampingan yang dimaksud yakni berkaitan dengan pengetahuan marketing. Sehingga nantinya dalam pemasaran para pelaku usaha ini lebih gencar lagi dan berimbas pada omset.

“Nanti juga dilinkkan ke si bakoel milik Pemda DIY,” tutupnya.