Serang Ketua DPRD Lantaran Anggaran Sosialiasi Fantastis, Aktifis: Saya Tidak Jadi Optimis

Wonosari,(pidjar.com)–Kritikan pedas dilontarkan oleh aktivis dari Jejaring Rakyat Mandiri (Jerami), Rino Caroko mengenai kebijakan penganggaran yang dilakukan oleh DPRD Gunungkidul maupun pemerintah untuk APBD 2020 mendatang. Sejumlah pos anggaran disebut sebagai pemborosan dan justru membebani penganggaran di tengah keterbatasan dana yang tersedia. Anggaran fantastis terkait dengan sosialisasi Peraturan Daerah dan upaya penanggulangan bunuh diri menjadi sorotan aktifis yang terkenal vokal ini.

Menurut Rino, adanya pos anggaran sebesar total 3,8 miliar hanya untuk program sosialisasi ini sempat membuatnya kaget. Lebih lanjut ia menerangkan, sebelumnya, DPRD Gunungkidul mengusulkan adanya anggaran sosialisasi Perda sebesar 2 miliar serta sosialisasi penanggulangan bunuh diri sebesar 1,8 miliar. Meski memaparkan bahwa program sosialisasi memang penting, namun tak seharusnya pos ini mendapatkan anggaran sebesar ini.

“Menurut saya kalau hanya untuk sosialisasi itu pemborosan anggaran, padahal masih bisa lah diminalisir maupun diefektifkan atau dimanfaatkan pada kegiatan-kegiatan lain,” kata Rino Caroko, Selasa (03/12/2019).

Rino sendiri mempertanyakan komitmen dari Ketua DPRD Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih yang sempat menyatakan akan mengefektifkan penganggaran. Dalam pertemuan yang dulu sempat dilangsungkan di awal masa kepemimpinan Endah, ia sempat optimis lantaran Ketua DRPD berkomitmen untuk memangkas anggaran kunjungan kerja anggota DPRD Gunungkidul.

“Ya sami mawon kalau anggaran kunker dipangkas tapi anggaran sosialisasi serta reses dibuat besar. Saya kok menduga ada permainan to di sini. Dulu sempat saya optimis, sekarang saya tidak jadi optimis,” ketus dia.

Pengefektifan yang bisa dilakukan menurutnya ada banyak hal. Di samping misalnya pengoptimalan peran OPD yang dalam ketugasannya berhubungan dengan masyarakat, pemerintah bisa juga berkoordinasi dengan pemerintah-pemerintah desa untuk turut serta dalam pertemuan di lingkup desa. Pemerintah juga bisa memanfaatkan jaringan-jaringan yang ada di kelompok-kelompok masyarakat.

“Seperti misalnya di tempat tinggal saya, ada pertemuan bulanan warga desa, nah itu kan bisa masuk untuk istilahnya nebeng. Saya rasa akan jauh lebih murah. Pengoptimalan peran Diskominfo atau Biro Hukum atau yang lainnya untuk program sosialisasi semacam ini,” tandasnya.

Alternatif lainnya, program sosialisasi semacam ini juga bisa disalurkan melalui reses dewan. Hal semacam ini menurutnya akan lebih efektif dan nantinya tidak ada penumpukan kegiatan yang membebani APBD.

“Juga jika memungkinkan, jangan kegiatan itu berdiri sendiri-sendiri. Janganlah nanti sosialiasi Perda sendiri, kemudian penanggulangan bunuh diri sendiri. Itu kan bisa disatukan kalau memang memungkinkan,” urai Rino.

Dalam perhitungannya, dengan penganggaran masing-masing 2 miliar dan 1,8 miliar, jika sosialisasi dilangsungkan di tiap desa, maka setiap pertemuan untuk masing-masing program tersebut membutuhkan anggaran kurang lebih 14 juta. Jadi di satu desa, hanya untuk sosialisasi 2 program tersebut, pemerintah harus merogoh kocek hingga 28 juta.

“Untuk sosialisasi saya kira ndak butuh anggaran sampai 3,8 miliar lah. Bisa kok satu desa itu hanya butuh 15 juta sudah sosialisasi peraturan daerah dan penanggulangan bunuh diri,” tambah dia.

Dengan kondisi ini, ia berharap dari Gubernur ada kebijakan tersendiri atas rancangan APBD Gunungkidul 2020 yang dibuat pemerintah dan dewan tersebut. Ia menuntut agar Gubernur bisa mengevaluasi dan mencoret atau mengurangi pos anggaran tersebut.

“Harapan saya, bisalah nanti pos anggarannya dialokasikan untuk kegiatan lain yang mungkin berguna bagi masyarakat, membangun sumur bor misalnya. Kalau saya bilang, ada banyak yang lebij urgent. Kita sangat berharap itikad baik dari para elit,” tutupnya.