Himpun Puluhan Miliar, Baru 2 Kapanewon Lunasi PBB

Wonosari,(pidjar.com)–Hingga batas akhir pembayaran Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Pekotaan (PBB-P2) pada 30 September 2021 kemarin, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul mampu menghimpun 95% dari target murni. Adapun nilai pajak yang masih menunggak sendiri ada pada kisaran Rp. 590 juta.

Kepala Bidang Bina Penagihan, Pelayanan dan Pengendalian BKAD Gunungkidul, Supriyatin mengatakan, total pajak yang berhasil dihimpun dari masyarakat yakni senilai lebih dari Rp 21 Milyar. Jumlah ini jauh melampaui target triwulan BKAD yang sebelumnya hanya menargetkan Rp. 17 Milyar.

“Namun target murni kami sesuai dengan yang tertuang pada APBDP yakni senilai Rp. 22,590 Milyar,” ujar Supriyatin, Jumat (01/10/2021).

Kendati masyarakat yang membayar PBB P2 melebihi waktu jatuh tempo dikenai denda 2% per bulan, namun pihaknya optimis target sesuai dengan APBDP dapat terealisasi hingga akhir tahun ini. Sejauh ini, lanjut Supriyatin, baru ada dua kapanewon yang sudah lunas dalam membayar PBB P2 yakni Kapanewon Purwosari dan Gedangsari.

“Untuk Kapanewon Patuk tinggal satu kalurahan saja di Kalurahan Semoyo yang belum lunas. Harapan kami seluruh masyarakat segera membayar PBB P2 karena ini nantinya digunakan untuk pembiayaan pengembangan infrastruktur,” tandas dia.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Gunungkidul, Suharno mengatakan, Pemerintah Kabuoaten Gunungkidul, khususnya Bupati harus segera memerintahkan OPD yang memangku tugas penanganan retribusi dan pajak agar melaksanakan tugas secara maksimal dan gerak cepat. Upaya ini untuk mengejar target retribusi agar keuangan daerah tidak kolaps karena pandemi covid19. Sebagaimana diketahui, sejak pandemi melanda, keuangan daerah sendiri memang mengalami pertumbuhan yang cukup negatif. Sehingga perlu dilaksanakan akselerasi maupun antisipasi untuk langkah penyelamatan anggaran.

“Bupati harus minta data riil pada OPD, jangan dapat laporan target pendapatan, ini belum terlambat harus gerak cepat,” papar Suharno.