Instruksi Pusat Belum Turun, Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Gunungkidul Tak Jelas

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang digagas pemerintah pusat hingga saat masih belum ada kejelasan kapan akan mulai diberlakukan. Di Kabupaten Gunungkidul sendiri, puluhan ribu keluarga miskin tercatat akan menerima bantuan tersebut. Pemkab Gunungkidul sendiri masih menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan program yang rencananya akan menggantikan program beras sejahtera yang selama ini telah diberikan.

Kepala Dinas Sosial Gunungkidul, Siwi Iriyanti menerangkan, meski telah santer diberitakan, pelaksanaan program BPNT masih belum bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. Pasalnya, pihaknya masih belum menerima arahan dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan program.

“Masih menunggu kejelasan dari pusat. Kita juga belum tahu kapan pastinya akan mulai dilaksanakan,” ucap Siwi, Minggu (04/02/2018).

Ia paparkan lebih lanjut, meski belum ada kejelasan, pihaknya menghimbau warga masyarakat, khususnya para penerima bantuan untuk tidak khawatir. Selama program BPNT belum dimulai, sebanyak 88.267 KK penerima bantuan akan tetap mendapatkan bantuan program rastra dari pemerintah.

“Saat masa transisi ini tetap mendapatkan bantuan berupa rastra, jadi tidak usah khawatir,” katanya.

Sementara Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Bagian Kesra, Setda Gunungkidul Suyono mengatakan, menjelang pelaksanaan BPNT ini, pemerintah Gunungkidul telah melakukan sejumlah persiapan. Salah satunya adalah mendata para agen pangan yang nantinya berperan sebagai penyalur bantuan. Pihaknya juga melakukan validasi data terhadap data para calon penerima manfaat.

“Total saat ini, sudah ada 300 calon agen pangan yang siap menjadi lokasi penukaran bantuan,” ujar Suyono.

Meski demikian ia menyatakan, kewenangan untuk menentukan apakah nantinya para agen pangan yang mendaftarkan diri tersebut akan direkrut untuk menyalurkan bantuan sepenuhnya ada di pihak Bank Mandiri selaku mitra dari pemerintah dalam penyaluran BPNT tersebut. Nantinya, Pemkab hanya mengajukan usulan kepada pihak bank dan dilanjutkan dengan proses verifikasi oleh bank.

“Penentuan apakah agen tersebut bisa dijadikan mitra tergantung dari pihak Bank Mandiri,” lanjutnya.

Suyono menjelaskan, proses verifikasi dibutuhkan untuk mengetahui kelayakan calon agen dalam menyalurkan bantuan. Pasalnya segala macam penukaran yang dilakukan tersebut akan menggunakan mesin EDC.

Sebagai informasi, BPNT merupakan program bantuan sosial pemerintah kepada warga miskin. Dalam program ini, nantinya para keluarga penerima manfaat akan diberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang bisa difungsikan sebagai kartu atm. Setiap bulannya, pemerintah akan mentransfer dana sebesar Rp110.000 yang bisa ditukarkan dengan beras dan telur.