Investor Kakap Mulai Masuk, Kawasan Pesisir Barat Gunungkidul Bakal Disulap Jadi Nusa Penida Kedua

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus berinovasi dalam menyikapi pesatnya perkembangan pariwisata. Berbagai macam pengembangan terus dilakukan untuk semakin memajukan pariwisata di bumi handayani. Saat ini pemerintah tengah berupaya melakukan penataan kawasan pantai utamanya di sisi sebelah barat untuk menyuguhkan kawasan wisata eksklusif. Bahkan Gunungkidul ingin menuru konsep penataan wisata bak Nusa Penida yang sukses dikembangkan di Bali.

Adanya persamaan karakteristik antara Gunungkidul dengan Kecamatan Nusa Penida yakni pada perbukitan dan kapur karang. Desa-desa pesisir Nusa Penida di sepanjang pantai bagian utara berupa lahan datar dengan kemiringan 0 – 3 % dari ketinggian lahan 0 – 268 m dpl. Sedangkan di Kecamatan Nusa Penida sama sekali tidak ada sungai. Sumber air di Kecamatan Nusa Penida adalah mata air dan air hujan yang ditampung dalam cubang oleh penduduk setempat.

Dengan alasan tersebut, pemerintah berupaya mengkonsep kawasan wisata di sebelah barat Gunungkidul menyerupai Nusa Pendia. Bahkan saat ini dalam pengembangannya, sejumlah investor pun telah digandeng untuk bersama-sama mewujudkannya.

Kepala Dinas Pariwisata Asti Wijayanti mengatakan, para investor kelas kakap saat ini sudah banyak melirik pesisir selatan sebelah barat Gunungkidul. Tak hanya isapan jempol belaka, para investor kategori kakap tersebut telah mulai masuk dan membeli lahan di kawasan ini. Menurut Asti, rencananya para investor akan membangun resort maupun hotel berkelas di lahan raksasa yang sudah mereka kuasai.

Hal itu menurutnya akan berdampak positif terhadap pemenuhan tuntutan kebutuhan pelayanan wisatawan mancanegara yang memang saat ini masih sangat minim datang ke Gunungkidul. Dengan dibukanya bandara New Yogyakarta International Airport di Kulonrpogo, diprediksikan para wisatawan asing bakal membanjiri Gunungkidul.

“Kami yakin investor akan menyiapkan konsep kawasan pantai yang lebih tertata dengan sarana prasarana yang lebih memenuhi standar tentunya,” kata Asti, Sabtu (02/03/2019).

Dalam pembangunannya kawasan ini sepenuhnya akan diserahkan kepada investor. Sehingga segala layanan seperti hotel, restauran, kios suvenir, atraksi wisata dapat dikelola lebih profesional.

“Kita ingin untuk wilayah Baron ke barat itu nantinya menjadi Nusa Penida 2. Karena wisatawan manca saat ini juga mempunyai selera yang lebih tinggi. Kita harus mampu memenuhi itu agar mereka berdatangan ke sini,” ucap Asti.

Konsep utama, kata Asti adalah menjaga kawasan agar tetap alami dan terlihat sangat eksklusif. Seperti halnya di Nusa Penida, kawasan pasir putih nampak sejuk dan benar-benar seperti pantai pribadi.

Asti menambahkan, untuk kawasan wisata yang sudah ada seperti Ngrenehan, Ngobaran, Gesing, Nguyahan, Watu Gupit dan beberapa spot yang belum dikuasai investor masih tetap akan dilakukan pengembangan menggunakan konsep pengelolaan berbasis masyarakat. Untuk itu, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan sumber daya manusia yang ada agar nantinya mampu mengelola kawasan wisata itu dengan baik.

“Karena target kita itu menjadikan wisata eksklusif maka kita juga siapkan SDM agar mereka mampu menjalankan konsep wisata eksklusif itu. Menjaga lokasi tetap alami, tata kelola bangunan juga tidak semrawut,” beber Asti.

Asti menambahkan, adanya investor ini harus ditanggapi positif. Sebab pemerintah sendiri dalam membuka komunikasi dengan investor menerapkan beberapa syarat salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat setempat. Sehingga nantinya masyarakat juga akan mendapatkan lapangan pekerjaan.

“Investor kita harapkan untuk menggunakan tenaga lokal dalam aktifitas pengembangan obyek wisata yang mereka bangun dan kelola,” terang Asti.

Asti mengatakan, penguasaan lahan oleh investor sangat cepat dalam 10 tahun terakhir ini. Pihaknya pun tidak bisa mencegah masyarakat menjual tanah mereka kepada investor. Masyarakat memiliki hak penuh atas lahan yang mereka miliki.

Ia menegaskan, masyarakat tak perlu khawatir terkait dengan adanya investor. Sebab sejumlah aturan telah disiapkan untuk mengantisipasi dikuasainya seluruh lahan oleh investor.

“Maksimal 50 hektar setiap investor. Tapi di situ harus ada keterlibatan masyarakat lokal untuk tenaga kerjannya. Akan tetapi kita belum bisa menghitung saat ini ada berapa tenaga kerja yang terserap. Tapi yang jelas dampak PAD (pendapatan asli daerah) dari pajak akan naik signifikan dan bisa digunakan sepenuhnya untuk berbagai macam pembangunan,” pungkas dia.