Sosial
Jaminan Kesehatan Untuk Warga Gunungkidul, Pemkab Tambah Anggaran Hingga Belasan Miliar
Wonosari,(pidjar.com)–Jaminan kesehatan bagi masyarakat Gunungkidul saat ini terus ditingkatkan oleh pemerintah. Saat ini, kepesertaan masyarakat dalam BPJS Kesehatan sebenarnya sudah sangat tinggi. Universal Coverage Health (UCH) di Gunungkidul telah mencapai 95 persen dan mendapat apresiasi dari banyak pihak. Bahkan per bulannya, kepesertaan masyarakat dalam BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) baik tercover APBD dan APBN terus mengalami peningkatan. Untuk penjaminan kesehatan sendiri, pemerintah baik melalui APBD maupun APBN menggelontorkan anggaran puluhan hingga ratusan miliar rupiah.
Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Gunungkidul, Hadi Hendro Prayogo mengungkapkan, pemerintah sendiri terus berupaya memberikan pelayanan dan jaminan kesehatan masyarakat Gunungkidul. Sampai dengan November ini, dari sekitar 700 ribu lebih penduduk Gunungkidul, sudah sekitar 95 persen warganya memiliki jaminan kesehatan baik mandiri, dari perusahaan ataupun PBI.
“UCH 95 persen ini banyak diapresiasi oleh wilayah lain. Pemerintah memiliki komitmen dalam pemberian pelayanan dan jaminan kesehatan kepada masyarakat,” ujar Hadi Hendro Prayogo, Rabu (02/12/2020).
Adapun untuk BPJS PBI yang tercover APBD sampai dengan November lalu tercatat sebanyak 172.102 orang. Kemudian untuk yang PBI APBN pada bulan Oktober lalu sebanyak 421.697 peserta. Kemudian ada tambahan sebanyak 26.000 orang lebih pada bulan November sehingga saat ini jumlahnya 447.466 orang.
Capaian ini sendiri menurut Hadi tergolong tinggi. Untuk itu pemerintah terus berupaya mendorong masyarakat untuk memiliki jaminan kesehatan agar paling tidak dapat terbantu dalam bidang kesehatannya.
Disinggung mengenai peralihan peserta mandiri ke PBI, ia mengungkapkan jika selama ini memang ada. Namun demikian jumlahnya tidaklah terlalu signifikan. Berbagai hal disebutnya mempengaruhi perpindahan peserta mandiri ini.
“Ada yang pindah tapi dengan catatan mereka harus melunasi tunggakan di BPJS Kesehatan (jika ada),” kata dia.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Saptoyo menambahkan, pemerintah berkomitmen pada kebijakan dan keberpihakan pada layanan kesehatan masyarakat melalui kebijakan UHC. Pada tahun 2021 mendatang, pemerintah mengalokasikan sebanyak 80 miliar rupiah untuk pembayaran BPJS PBI APBD.
“Keberpihakan pada pelayanan itulah yang kami komitmen untuk harus terpenuhi. Kebut PBI 2021 kami anggarkan 80 miliar, sekarang proses menunggu evaluasi Gubernur,” terang Saptoyo.
Menurutnya tahun 2020 ini pemerintah mengalokasikan anggaran untuk BPJS Kesehatan PBI APBD sebanyak 64 miliar rupiah.
-
Politik3 minggu yang lalu
Suara Jeblok, PDIP Akui Kalah Rekruitmen dan Salah Tunjuk Ketua Bapilu
-
Politik4 minggu yang lalu
Hampir Separuh Incumbent Tumbang, Termasuk Ketua DPRD
-
Politik3 minggu yang lalu
21 Caleg Baru Akan Duduki Kursi DPRD Gunungkidul
-
Sosial3 minggu yang lalu
Beda Hitungan, Jamaah Aolia Gunungkidul Mulai Sholat Tarawih Malam Ini
-
Pendidikan3 minggu yang lalu
Capaian Prestasi SMA Mubammadiyah Al Mujahidin di Olympicad Nasional
-
Peristiwa2 minggu yang lalu
Gunungkidul Dilanda Hujan dan Angin Kencang, Sejumlah Titik Porak Poranda
-
Uncategorized4 minggu yang lalu
Peternak Telur Gelar Rembuk Nasional Demi Menyongsong Panen Jagung 1,9 Ton
-
Pemerintahan4 minggu yang lalu
Waspada, 2 Bulan Terakhir Kasus DBD di Gunungkidul Tembus 280 Penderita, 2 Meninggal Dunia
-
Pariwisata5 hari yang lalu
Menjelajahi Sejumlah Wisata Ekstrem di Kabupaten Gunungkidul yang Patut Dicoba
-
Sosial3 minggu yang lalu
Perduli Layanan Masyarakat, Pengusaha Ini Salurkan 6 Unit Ambulans Untuk Warga Gunungkidul
-
Olahraga4 minggu yang lalu
Targetkan 25 Medali Emas, Pemerintah Janjikan Bonus Untuk Kontingen Popda Gunungkidul
-
Pemerintahan3 minggu yang lalu
Mega Proyek Pembangunan Gedung DPRD Gunungkidul Dilanjutkan Tahun Ini