Pemindahan Area Perkantoran Pemkab Gunungkidul ke Siraman Dimulai, Gedung BPBD Jadi Yang Pertama Dibangun

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Rencana pembangunan gedung perkantoran secara terpadu dan menyentral terus digodog oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Bahasan dan penyusunan masterplan hingga kini dikebut guna dapat segera merealisasikan wacana yang menjadi proyek besar di lingkup pemerintahan ini. Bahkan pada tahun 2019 ini, pembangunan gedung perkantoran di kawasan Desa Siraman, Kecamatan Wonosari sudah akan dimulai dengan pembangunan gedung kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul.

Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Gunungkidul, Agus Subaryono mengatakan, jika saat ini pembangunan gedung BPBD sendiri telah memasuki tahap penyempurnaan DED sebagai bahan acuan pembangunan. Dana senilai 4 miliar sebagai pagu anggaran untuk konstruksi sendiri telah disiapkan. Selanjutnya usai perbaikan DED dengan berbagai pertimbangan, kemudian baru akan segera dilakukan tahapan lanjutan.

“Minggu ke empat bulan April 2019 kami targetkan perencanaan selesai. Kemudian pada bulan Mei lelang dan dilanjutkan dengan proses pembangunan,” terangnya, Selasa (02/04/2019).

Pembangunan gedung BPBD senilai 4 miliar ini menjadi awal utama pemerintah dalam memulai penyentralan perkantoran secara terpadu di lingkup Desa Siraman, Kecamatan Wonosari. Dalam proses penggarapan gedung BPBD ini dipaparkan Agus ditargetkan pada tahap pertama ini dapat rampung dalam waktu 5 bulan atau kalender kerja. Sehingga kemudian di tahun-tahun berikutnya dapat segera terealisasi pembangunan gedung lain dan penyempurnaan fasilitas dan sarana prasarana yang memadahi.

“Ini nantinya memang menjadi awal penyentralan kawasan perkantoran. Sementara untuk pemindahan gedung-gedung yang akan disentralkan sekarang masih dalam tahapan menunggu hasil masterplan dari OPD masing-masing dan Bappeda Gunungkidul,” tambah dia.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul, Drajad Ruswandono mengatakan jika rencana pemindahan gedung perkantoran agar menjadi satu di kawasan terpadu terus digodok. Hal ini dilakukan agar nantinya pelayanan terhadap masyarakat semakin lebih mudah dan lancar. Di sisi lain, perkantoran juga mengikuti perkembangan kabupaten Gunungkidul yang semakin maju, sehingga gedung perkantoran yang lama dapat digunakan untuk kegiatan lain.

Misalnya saja gedung Bappeda, DPUPRKP, Disnakertrans, Dinas Pariwsata dan Dinas Sosial yang berada di jalur utama akan dialihkan menjadi satu di kawasan Desa Siraman. Agar pelayanan pada masyarakat dapat lebih terjangkau, mudah dan efektif tanpa membutuhkan waktu ataupun biaya yang banyak pula. Selain itu, pemindahan ini juga berkaca pada penataan kawasan perkotaan agar lebih tertata dan perkantoran tidak terpecah-pecah.

“Ada lahan sekitar 11 hingga 12 hektare di kawasan Desa Siraman yang kosong. Ini dapat digunakan untuk pembangunan gedung perkantoran, selain yang berada di ruas jalan utama kita juga mengacu pada kondisi beberaa dinas yang tidak memiliki lahan parkir,” ujar Drajad Ruswandono.

Lebih lanjut ia mengatakan jika nantinya pembangunan ini dapat segera terlaksana tentu multiefek dapat dirasakan oleh masyarakat. Selain mempermudah dalam mendapatkan pelayanan, bagi para pelaku usaha yang tidak memiliki tempat untuk mengembangkan usaha mereka dapat menggunakan gedung bekas perkantoran itu.

Rencananya memang selain untuk meningkatkan dan memfasilitasi masyarakat Gunungkidul, tidak menutup kemungkinan kemudian jika terdapat pihak ketiga yang akan mengembangkan sayap dan membuka lowongan pekerjaan dapat menggunakan gedung-gedung yang tidak terpakai itu. Kemungkinan besar pula untuk gedung yang tidak dipindahkan yakni Setda Gunungkidul dan kantor DPRD Gunungkidul.

“Misalnya saja sentra pengembangan UMKM warga Gunungkidul. Atau mimpi besar dari pemkab jika terdapat pusat perbelanjaan atau hiburan, sehingga kota Wonosari dapat lebih hidup dan perekonomian semakin bergeliat,” tutup dia.

Tentunya dalam realisasi rencana ini membutuhkan dana dan kesiapan yang matang, pihaknya tentu tidak akan gegabah dalam menentukan kebijakan. Perlu adanya koordinasi yang matang dengan semua kalangan yang ada.