Protes Keras Seleksi CPNS, GTT Gunungkidul Rencanakan Mogok Kerja Senin Depan

Wonosari,(pidjar.com)–Polemik terkait persyaratan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 terus memanas. Para Guru Tidak Tetap (GTT) yang memprotes terkait persyaratan umur bahkan sampai mengancam akan melakukan aksi mogok kerja. Hal ini merupakan bentuk protes akibat keputusan pemerintah yang dianggap tidak adil. Rencananya, aksi mogok kerja akan dilakukan pada Senin (24/09/2018) mendatang.

Forum Honorer Sekolah Negeri (FHSN) Gunungkidul, Aris Wijayanto mengatakan bahwa pihaknya memprotes keras adanya persyaratan yang sangat memberatkan para GTT. Batasan umur maksimal 35 tahun disebut tidak pas. Menurut data yang diperoleh pihaknya guru K2 berumur dibawah 35 tahun di Gunungkidul hanya tinggal 2 orang.

“Seharusnya, pemerintah meninjau kembali aturan tersebut, kalau perlu ubah aturannya sehingga dapat mengakomodir seluruh guru honorer, tidak hanya K2 saja dan tidak perlu batasan umur maksimal 35 tahun,” kata Aris ketika dihubungi pidjar.com.

Aris mengatakan, saat ini santer terdengar ancaman mogok kerja yang hendak dilakukan oleh GTT. Menurut Aris, rencana mogok tersebut sudah dibicarakan di tingkat internal.

“Insya Allah, memang iya (akan mogok kerja) saat ini sedang kita bahas teknisnya,” ujarnya.

Namun demikian, hingga saat ini masih belum ada gerakan nyata (mogok kerja) yang dilakukan oleh para GTT. Namun informasi yang diperoleh pidjar.com, aksi akan dimulai Senin depan.

Sementara itu, ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul Heri Kriswanto menyebut, pemerintah pusat tidak adil dalam memberikan formasi CPNS pada tahun 2018 kali ini. Khususnya di bidang pendidikan, di Kabupaten Gunungkidul untuk para guru honorer hanya diberikan prioritas 6 formasi.

“Kami sangat prihatin, seharusnya negara tidak seperti itu, negara tidak adil kalau seperti itu paling tidak mengakomodir mereka-mereka wiyata bhakti yang sudah lama. Mohon maaf, sedangkan mereka yang baru saja menjadi guru malah mendapatkan porsi yang lebih banyak,” katanya.

Ia mengatakan hal tersebut membuat ketimpangan di masyarakat. Namun demikian, pihaknya saat ini hanya bisa mendesak melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul agar meminta jatah kuota lebih ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara.

“Karena tidak hanya gunungkidul K2 juga banyak yang resah. K2 seharusnya diseleksi tetapi diprioritaskan karena di Gunungkidul hanya tinggal kurang lebih 60 guru K2. mereka menunggu lama dan berharap, minimal seperti kemarin-kemarin guru bantu dapat diambil semua, apalagi kali hanya diberikan 6 formasi itupun dibatasi dengan umur,” katanya.