Pungutan Retribusi Dobel di Pantai Buron dan Gesing, Konflik Yang Tak Kunjung Usai

Panggang, (pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Keindahan pantai-pantai yang ada di Kabupaten Gunungkidul memang sangat menawan. Karakteristik pasir putih yang ada di pantai-pantai di sepanjang pesisir selatan Gunungkidul menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Tak terkecuali dengan keberadaan Pantai Buges (red- Buron dan Gesing) yang berada di Padukuhan Bolang, Desa Girikarto, Kecamatan Panggang yang saat ini terus menggeliat dan menjadi incaran wisatawan domestik. Pantai ini cukup menarik lantaran banyak menyediakan spot foto untuk selfie terbaik bagi para pengunjungnya.

Aneka spot foto menarik berlatar belakang pantai selatan nan luas dapat dilakukan dari atas tebing-tebing terjal yang telah dibangun fasilitas jembatan dari bambu dan pernak pernik pendukung yang disiapkan oleh Pokdarwis Alam Asri selaku pengelola obyek wisata Pantai Buges. Sayangnya, di tengah moncernya pariwisata di Buges, saat ini terjadi polemik penarikan tiket dobel yang dilakukan Dinas Pariwisata maupun pengelola obyek wisata Pantai Buges. Sudah ada banyak keluhan dari wisatawan namun hal ini terus terjadi dan tak kunjung ada penyelesaian hingga saat ini.

Ketua Pengelola Pantai Buges, Aris Sargiyono menolak tudingan melakukan pungutan liar terhadap wisatawan yang disematkan oleh berbagai pihak. Secara terbuka dia menyatakan tidak tahu kapan konflik dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul itu akan berakhir.

“Lha itu kan sudah dari September 2018 saya narik pungutan itu. Kami membangun aneka fasilitas di sini kan costnya tinggi. Terus kalau tahu-tahu Dinas Pariwisata masuk memungut retribusi di sini tanpa kami dilibatkan ya jelas kami tidak terima. Jadi ya hingga saat ini Dinas Pariwisata menarik retribusi senilai Rp 5000,- kami pun juga menarik nominal yang sama,” kata Aris Sargiyono, Kamis (25/07/2019) siang.

Dana hasil pungutan pengunjung, sambung Aris, dimanfaatkan untuk jasa pelayanan wisata, pelayanan taman rekreasi, kebersihan, keamanan. Termasuk juga diantaranya untuk pembangunan sarana prasarana kawasan Pantai Buges. Untuk menyediakan sarana pendukung itu, pihaknya telah mengucurkan dana yang jumlahnya tidak sedikit. Dan itu sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lampau.

“Terus tahu-tahu Dinas Pariwisata masuk memungut retribusi tanpa membangun apapun dan kami disingkirkan semena-mena. Ya jelas saya tidak mau kalau seperti itu caranya,” ketusnya.

Di sisi lain Aris menuding awal mula kisruh di Pantai Buges adalah akibat pemerintah desa Girikarto yang terkesan tidak peduli dan hanya mendengarkan instruksi dari Dinas Pariwisata. Ketiadaan upaya pembelaan terhadap banyak warga yang terlibat dalam pembangunan maupun pengelolaan Pantai Buges membuat konflik ini terus meluas. Bahkan berdasarkan kesepakatan Kades dan BPD Desa Giri Karto pada Desember 2017, pihaknya dituding melakukan pungutan liar di Pantai Buges.

Permasalahan itu kemudian meruncing dan melibatkan jajaran pemerintahan yang lebih atas. Aris juga mengakui telah beberapa kali dipanggil Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk diajak mediasi menyelesaikan persoalan Pantai Buges. Namun berhubung solusi yang ditawarkan dia nilai tidak memuaskan, maka kesepakatan ini ditolak dan tidak ada penyelesaian hingga saat ini.

Sementara itu Kepala Desa Giri Karto, Tuyadi tidak menampik jika persoalan Pantai Buges tak kunjung usai. Namun pihaknya menolak tudingan Aris Sargiyono yang menyatakan Pemdes Giri Karto tidak mau tahu dan tak peduli terhadap perkembangan kawasan Pantai Buges. Sebab selama beberapa tahun sebelum terjadi konflik, yakni pada tahun anggaran 2015, 2016, 2017, Pemdes Giri Karto juga mengucurkan dana desa tak kurang dari Rp 580 juta di kawasan tersebut.

“Yang jelas apa yang dilakukan teman-teman di Pantai Buges itu legal alias bukan pungli. Namun faktanya dalam 3 tahun berturut turut yakni 2016, 2017, 2018 pendapatan dari Buron Gesing itu kelewat minim. Hanya kisaran Rp 12 juta masuk ke PAD kita dalam 3 tahun anggaran,” keluh Tuyadi.

Maka mengacu pada peraturan daerah yang mengatur kepariwisataan, pihak pemerintah desa menjabarkan dengan membentuk BUMDes yang hendak mewadahi dan mengelola pariwisata. Hal inilah yang kemudian memicu terjadinya konflik di Pantai Buges.

“Nah saat ini untuk mediasi dan penyelesaian problem di Buges, sepenuhnya kami menyerahkan kepada Pemkab Gunungkidul. Apapun hasilnya, kita di desa hanya ndherek dan manut saja,” pungkas Tuyadi.