fbpx
Connect with us

Pemerintahan

Sempat Menolak, 7 KK Korban Bencana Akhirnya Setuju Direlokasi

Diterbitkan

pada

Wonosari,(pidjar.com)–Gedangsari menjadi salah satu kecamatan yang terdampak bencana banjir maupun tanah longsor terparah di Gunungkidul. Selain kecamatan yang berbatasan langsung dengan kabupaten Klaten ini, juga ada beberapa kecamatan lain yang mengalami kerusakan akibat bencana alam beruntun akibat hujan deras beberapa hari silam. Hingga saat ini, Pemerintah kabupaten Gunungkidul masih terus berupaya mengambil langkah dan tindakan untuk menangani titik-titik bencana yang terjadi. Rencananya sebanyak 7 rumah warga terdampak bencana akan dilakukan relokasi.

Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi mengungkapkan, pasca terjadinya bencana, pihak pemerintah langsung mengambil langkah cepat. Salah satu yang dilakukan adalah merelokasi 7 KK yang terdampak banjir dan tanah longsor di kecamatan Gedangsari, Nglipar, dan Ngawen. Relokasi dilakukan dengan pertimbangan, rumah warga dinilai berada pada titik sangat rawan bencana. Terlebih saat banjir dan tanah longsor kemarin, rumah-rumah ini mengalami kerusakan cukup berat. Atas dasar pertimbangan tersebut, rencana relokasi ini dianggap paling efektif untuk penanggulangan bencana di kemudian hari.

“Sempat ada penolakan saat awal kami cetuskan program ini. Tapi setelah satu persatu kami datangi dan dibujuk jika relokasi ini merupakan upaya yang paling efektif dan aman, para korban bencana akhirnya luluh dab bersedia,” terang Immawan Wahyudi, Jumat (08/03/2019).

Adapun diantara rumah warga yang akan dilakukan relokasi tersebar di Desa Natah, Kecamatan Nglipar sebanyak 4 rumah; satu unit rumah di Padukuhan Baturturu, Desa Mertelu, Kecamatan Gedangsari; dan 2 rumah di Kecamatan Ngawen. Rumah-rumah milik warga ini memang dinilai sangat rawan terdampak bencana karena berada di lereng perbukitan dan di bantaran Sungai Oya. Sehingga jika cuaca tidak bersahabat khususnya hujan lebat dengan intensitas tinggi sangatlah membahayakan.

Dalam menaggapi kondisi ini menurut Immawan, pihaknya melibatkan lintas sektoral. Hal ini perlu dilakukan agar nantinya mekanisme penanganan akan lebih jelas dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari. Saat ini, Pemkab Gunungkidul melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul tengah berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat untuk membahas tukar guling tanah milik kas desa untuk tempat relokasi warga terdampak bencana.

Berita Lainnya  Bakal Jadi Penunjang Utama, Dinas Minta Pelaku Usaha Maksimalkan Wisata Kuliner di Kawasan Pantai

“Mudah-mudahan prosesnya cepat, yang terpenting adalah bagaimana warga bisa secepatnya mendapat lokasi teraman. Mengingat cuaca seperti sekarang ini,” imbuhnya.

Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul Edy Basuki menambahkan, dalam bencana beberapa hari silam, Kecamatan Gedangsari menjadi titik terparah terdampak bencana alam. Sejumlah rumah, fasilitas umum, hingga areal pertanian terdampak bencana. Saat ini, BPBD masih melakukan proses mengkondisikan titik-titik bencana yang dibantu oleh relawan kebencanaan yang ada.

Disinggung mengenai relokasi yang diwacanakan oleh Pemkab, ia menuturkan jika perlu adanya koordinasi yang matang dengan desa terkait pengadaan tanah. Nantinya jika sudah selesai proses pengadaan tanah pihaknya bisa membantu stimulan bahan bangunan untuk membangun kembali rumah.

“Kalau sudah siap semua dan mekanismenya telah sesuai dari BPBD tentunya siap untuk memberikan stimulan pembangunan,” ucap Edy Basuki.

Lebih lanjut, saat bencana terjadi di wilayah Gunungkidul zona utara pada Rabu (6/8/2019) lalu terdapat 104 unit rumah terdampak longsor dan banjir. Sampai saat ini warga Dusun Baturturu, Desa Mertelu, Kecamatan Gedangsari yang terisolasi karena ada akses jalan yang tertutup. Hingga kini menurutnya, belum secara keseluruhan titik terdampak bencana dapat terkondisikan oleh petugas mengingat waktu dan sumber daya manusia yang terbatas.

Update terakhir ada beberapa titik lain yang mengalami longsor, seperti di Tamansari, Desa Watugajah, Kecamatan Gedangsari, dengan panjang longsoran mencapai 30 meter. Untuk melakukan penanganan dari Pemkab telah melakukan pengiriman alat berat untuk mengevakuasi material.

“Masih kita lakukan pendataan. Sementara hanya ini yang mampu kami lakukan sembari berkoordinasi menentukan langkah lain. Kalau bencana kemarin masih masuk dalam kategori sedang tidak ada korban jiwa dan kerugian tidaklah besar jadi tidak bisa menetapkan darurat bencana,” tambah dia.

Terpisah, politisi asal partai Golkar Slamet, S.Pd, MM, mengungkapkan harapannya terkait langkah cepat pemerintah dalam dengan mengoptimakan forum tanggap bencana di masing masing desa berkaca dari kejadian ini. Pelatihan dan pemberian stimulan untuk melakukan upaya penanganan dalam menghadapi bencana harus matang. Mitigasi pada masyarakat yang berada di daerah rawan juga harus sering dilakukan. Sehingga saat menghadapi bencana baik tanah longsor, angin kencang dan banjir tidak lagi ada kepanikan.

Berita Lainnya  Kesadaran Wajib Pajak Masih Rendah, Terlambat Lapor SPT Kena Denda Rp 100 Ribu

“Pemberian pelatihan dan bantuan peralatan itu sangatlah penting sehingga masyarakat dapat terbantu. Untuk kondisi sekarang, ya harus gerak cepat dalam penanganannya,” kata anggota DPRD DIY itu.

Kemudian untuk bencana banjir yang beberapa tahun terakhir memang sering terjadi, Pemkab harus mengkaji ulang mengenai penghijauan karena di beberapa lokasi tertentu banyak sekali hutan gundul dan berkurangnya daerah resapan. Hal ini disebutnya akan sangat berpengaruh terhadap terjadinya bencana alam khususnya banjir. Alih fungsi lahan menjadi jalan cor atau bangunan lain juga dapat menjadi pemicu terjadinya banjir.

“Perlu adanya pengkajian ulang terkait program harus ada aliran air. Sungai yang ada harus terus dipantau kedalaman dan fungsinya. Berbicara bencana memang tidak ada yang tahu, kita hanya bisa mengantisipasi salah satunya dengan pengoptimalan program itu tadi. Daerah resapan dan penghijauan kembali digalakkan dan diperhatikan,” tambah Slamet.

Slamet juga setuju perihal adanya relokasi terhadap para warga yang selama ini tinggal di kawasan berbahaya. Hal paling utama dalam mitigasi bencana disebutnya adalah antisipasi jatuhnya korban.

“Kalau untuk rumah warga yang berada di titik rawan dan telah terdampak ya paling tidak ada relokasi lah demi keselamatan, itu solusi terbaik sepertinya biar tidak ada korban jiwa dan semua aman. Tapi program ini memang agak ekstra dalam segala bidangnya mulai pembiayaan, pelaksanaan dan beberapa hal lain,” tutupnya.

Klik untuk Komentar

Berita Terpopuler