Di Tanjungsari, Ditemukan PNS Dapat Bantuan PKH

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul terus melakukan verifikasi atas data penerima bantuan program keluarga harapan (PKH). Verifikasi ini dilakukan agar data penerima bantuan pemerintah tersebut tepat sasaran sehingga dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat di Gunungkidul. Dalam berbagai kesempatan, banyak kalangan masyarakat memang mengeluhkan adanya bantuan PKH yang tak tepat sasaran.

Koordinator petugas PKH Gunungkidul, Herjun Pengariwibowo mengatakan, data penerima PKH memang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan update data yang dilakukan karena faktor yang ada pula. Tahun 2019 ini ada sedikitnya 62.700 warga Gunungkidul yang mendapatkan bantuan ini.

“Kemarin pada bulan Februari sudah ada penerimaan tahap pertama. Rencananya di bulan April juga akan ada penerimaan tahap dua,” terang Herjun Pengaribowo, Rabu (27/03/2019).

Ketepatan dalam pemberian bantuan ini menurut Herjun terus dilakukan perbaikan. Beberapa waktu lalu bahkan terdapat temuan jika seorang pegawai negeri sipil di wilayah Tanjungsari mendapatkan bantuan PKH lantaran memiliki lansia. Dengan adanya temuan tersebut dari pemerintah kemudian melakukan pendekatan pada PNS tersebut, hingga pada akhirnya yang bersangkutan mau mengembalikan kartu PKH yang didapat.

Pendekatan semacam ini sangatlah dibutuhkan, dari pemerintah melalui pendamping maupun perangkat desa atau kecamatan terus berusaha melakukan verifikasi data agar nantinya tidak ada lagi data-data yang kurang tepat. Kesadaran atau pola pikir masyarakat juga perlu diubah berkaitan dengan bantuan ini.

“Sudah kami selesaikan temuan tersebut. Yang bersangkutan dengan legowo mengembalikan kartu yang dimiliki, kemudian untuk pemenuhan kebutuhan orang tuanya akan dipenuhi secara mandiri,” tambah dia.

Lebih lanjut, berdasarkan data yang ada, tercatat 540 warga Gunungkidul yang menerima PKH mengundurkan diri lantaran perekonomian yang membaik dibandingkan dengan sebelumnya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi para penerima PKH kemudian mengundurkan diri. Sejak tahun 2008 lalu tercatat terdapat 874 yang telah dicoret sebagai penerima PKH. Jumlah tersebut tercatat lantaran berbagai faktor, mulai dari tidak kesesuaian data, penerima meninggal, pindah domisili atau kompenen yang hilang dan faktor kesadaran dikarenakan tidak pantas menerima, misalnya saja yang bersangkutan menolak.

“Jumlah 874 ini hitungan secara global. Untuk yang mengundurkan diri karena perekonomian membaik ada 540 orang di Gunungkidul,” tambahnya.

Adapun 540 orang ini semula memang masuk dalam kategori keluarga prasejahtera. Namun sejak tahun 2008 adanya program pemberdayaan mampu merubah perekonomian, dengan adanya pendekatan akhirnya para penerima dengan legowo menyatakan undur diri. Dari 540 orang yang mengundurkan diri itu paling banyak terjadi di tahun 2018 mencapai 364 sedangkan di tahun 2019 hingga Maret terdapat 69 orang mengundurkan diri.

Herjun mengatakan, penerima PKH yang mengundurkan diri secara merata tersebar di 18 kecamatan. Mayoritas ada di Kecamatan Ngawen dengan jumlah 63 orang. Kesadaran masyarakat pun diapresiasi oleh jajarannya, bahkan di Kecamatan Tepus terdapat 12 penerima bantuan mengundurkan diri lantaran merasa dirinya telah jauh lebih mampu mengingat mendapat dana ganti rugi atas adanya pembebasan lahan untuk JJLS.

“Kami petakan ada 12 orang undur diri karena mendapat ganti rugi JJLS. Jumlah ini saya kira akan berubah, karena petugas masih melakukan pendekatan. Sebenarnya tidak hanya di Tepus tapi kecamatan lain pun juga ada yang terdampak JJLS dan undur diri tapi untuk alasan itu masih sulit kita dapatkan,” imbuhnya.

“Untuk sementara ini kami masih lakukan pembenahan data yang ada. Untuk usulan nantinya juga data yang kami miliki sudah final dan sesuai dengan kondisi masyarakat tentu akan kami ajukan melalui pemerintah daerah kepada pemerintah pusat,” tambah dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul, Dra. Siwi Irianti mengatakan pendekatan terus dilakukan oleh jajarannya melalui pendamping maupun dari perangkat desa dan kecamatan. Hal ini agar nantinya masyarakat yang telah masuk dalam kategori mampu atau mandiri mengundurkan diri dengan suka rela, sehingga bantuan tersebut jauh lebih tepat sasaran.

“Ini masih terus diupdate data yang dimiliki. Sementara pendekatan masih terus kami optimalkan, untuk kesadaran dan pola pikir masyarakat memang harus benar-benar diubah,” ucap dia.

Berkaitan dengan data penerima PKH, Gunungkidul sendiri masih terus berbenah. Seperti pada temuan adanya kurang sesuai tersebut, dari pemerintah terus berusaha melakukan pendekatan kepada yang bersangkutan agar mengerti kondisi. Transparansi dan kesadaran masyarakat atas tingkat perekonomian pun harus tinggi, ia berharap program ini dapat lebih tepat sasaran dan berdampak baik bagi kesejahteraan penerimanya.

“Pada proses pengunduran diri ini tentu harus disertai dengan sebuah pernyataan dan legowo sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari,” tutupnya.