Anggaran Dipangkas, Jatah Droping Air Bersih Anjlok Hampir 50 Persen

Wonosari, (pidjar.com)–Di tengah ancaman kekeringan yang diprediksi berlangsung lebih panjang, anggaran droping air bersih BPBD Gunungkidul justru dipangkas. Akibatnya, kapasitas distribusi air bersih turun hampir separuh, dari target 1.500 tangki hanya menjadi sekitar 800 tangki. Penurunan jatah distribusi ini dikhawatirkan akan membuat masyarakat Gunungkidul, khususnya yang terdampak kekeringan akan semakin sengsara lantaran bantuan pemerintah tak bisa optimal mereka dapatkan.

Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Purwono, mengatakan pada awalnya pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp380,5 juta untuk program droping air bersih selama musim kemarau 2026. Dengan pagu tersebut, BPBD memperkirakan mampu mendistribusikan sekitar 1.500 tangki air bersih ke wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan.

Namun, kebijakan efisiensi anggaran daerah membuat alokasi dana mengalami pemangkasan menjadi sekitar Rp350 juta. Dampaknya, kemampuan distribusi air bersih ikut menurun signifikan.

“Jumlah bantuan yang dikirim sifatnya dinamis karena juga dipengaruhi kenaikan harga BBM,” kata Purwono, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, jumlah tangki yang dapat didistribusikan sewaktu-waktu masih bisa berubah mengikuti kondisi di lapangan. Selain besaran anggaran, biaya operasional armada tangki juga sangat dipengaruhi oleh harga bahan bakar minyak (BBM).

Meski demikian, Purwono memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak akan terhenti. BPBD telah menyiapkan pola penanganan baru agar kebutuhan air bersih warga tetap dapat dipenuhi meski anggaran terbatas.

Salah satunya dengan mengoptimalkan anggaran yang telah disiapkan pemerintah kapanewon. Dari total 18 kapanewon di Gunungkidul, sebanyak 12 kapanewon telah mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan kekeringan.

Kapanewon tersebut meliputi Purwosari, Panggang, Paliyan, Tanjungsari, Tepus, Rongkop, Girisubo, Patuk, Gedangsari, Nglipar, Semanu, dan Ponjong.

Dengan adanya anggaran mandiri tersebut, pemerintah kapanewon dapat bergerak lebih cepat melakukan droping air bersih ketika warga mulai mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air tanpa harus menunggu bantuan dari BPBD.

Sementara itu, enam kapanewon lainnya, yakni Wonosari, Saptosari, Karangmojo, Playen, Semin, dan Ngawen, hingga kini belum memiliki anggaran khusus untuk penanganan kekeringan. Apabila kekeringan meluas ke wilayah tersebut, kebutuhan air bersih akan lebih banyak mengandalkan dukungan dari BPBD Gunungkidul.

Purwono menjelaskan, anggaran milik BPBD akan difungsikan sebagai dana cadangan. Mekanisme tersebut diterapkan agar penggunaan anggaran lebih efektif sekaligus menghindari tumpang tindih pembiayaan antara pemerintah kabupaten dan kapanewon.

“Anggaran BPBD bersifat cadangan dan digunakan jika anggaran di kapanewon sudah habis,” ujarnya.

Kebijakan itu juga merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar tidak terjadi duplikasi penggunaan anggaran dalam penanganan bencana kekeringan.

Sebagai langkah antisipasi, BPBD Gunungkidul telah menetapkan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi Kekeringan sejak 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Status tersebut menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah, pemerintah kapanewon, pemerintah kalurahan, hingga relawan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih selama musim kemarau.

Purwono juga mengimbau masyarakat mulai menghemat penggunaan air sejak dini. Menurutnya, keberhasilan menghadapi musim kemarau tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran pemerintah, tetapi juga kesadaran masyarakat dalam menggunakan air secara bijak.

“Dengan ancaman kemarau yang diprediksi lebih panjang tahun ini, kami berharap seluruh pihak dapat bersinergi sehingga distribusi air bersih kepada masyarakat tetap berjalan optimal,” pungkasnya.