Anggaran Branding 5 Miliar Usulan Bupati, Sempat Ditolak Dewan Hingga Kemudian Kembali Muncul

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mewacanankan branding daerah untuk pencapaian visi misi Bupati Sunaryanta. Tahun ini, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022 pemasaran dan branding daerah dikucurkan anggaran sebesar 5 miliar rupiah. Meski anggaran sudah ditetapkan, hingga saat ini pemanfaatannya sendiri masih terus dibahas. Adapun sebagai informasi, anggaran khusus untuk branding sendiri baru pertama kali ada dalam sejarah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Gunungkidul Wahyu Nugroho melalui Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Diskominfo Gunungkidul, Asar Janjang Riyanti menjelaskan, pemasaran dan branding pembangunan daerah yang intensif diperlukan untuk pencapaian visi dan misi bupati. Pemasaran dan branding pembangunan daerah bertujuan agar Pemerintah daerah dapat memberi kepuasan kepada para “pelanggan” atau pengunjung.

Dengan demikian nantinya muncul timbal balik masyarakat pelanggan berkontribusi membangun daerah melalui beragam aktivitas ekonomi khususnya pencapaian progam unggulan seperti pariwisata, investasi, dan ekonomi kerakyatan.

“Branding juga sebagai upaya memperkuat positioning dalam mengimplementasikan program-program Pemerintah Kabupaten serta menguatkan konsolidasi dan kerjasama lintas sektor,” ujar Asar Janjang Riyanti, Senin (10/01/2022).

Dalam pembahasan APBD tahun 2022 lalu, di detik-detik terakhir, eksekutif mengusulkan anggaran branding ini sebeser 5 miliar rupiah dan pada akhirnya disahkan dengan jumlah yang sama. Menurut Asar, nantinya anggaran tereebut akan diplotkan untuk beberapa kegiatan dan pengadaan yang memiliki kaitan erat dengan pemasaran dan branding.

Salah satunya adalah pemasabgan videotron yang kemungkinan besar menampilkan profil serta gambaran kabupaten Gunungkidul secara global. Pengadaan dan pemasangan videotron ini diestimasikan menelan anggaran 1,5 miliar rupiah. Kendati telah dianggarkan, hingga saat ini masih belum ditentukan lokasi mana yang sekiranya akan dipasang alat tersebut sebagai pemasaran dan branding.

“Nanti akan ada kajian terlebih dahulu, salah satunya untuk menentukan lokasi pemasangan. Kalau rencananya, ada 1 unit (videotron) yang akan dipasang,” papar Asar.

Disinggung mengenai lebar dan lokasi yang dibidik, ia mengungkapkan hingga saat ini masih belum mengerucut dan masih dalam pembahasan. Berkaitan dengan lebar dan lainnya pun kedepan juga akan disesuaikan dengan DED yang ada.

“Kalau DED belum ada, awal ini akan kita susun dulu,” ungkapnya.

Secara mendalam, berkaitan dengan teknis, teknologi, dan metode atau kegiatan pemasaran dan branding lainnya masih akan terus dibahas kembali. Pihaknya masih belum bisa berkomentar banyak atas rencana tersebut. Proses perencanaan sendiri juga masih berlangsung. Sebab dalam pengusulan di APBD 2022 silam, sifat usulan branding 5 miliar ini masih global dan belum terinci secara detail.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gunungkidul, Suharno menyebut bahwa usulan anggaran branding 5 miliar ini adalah usulan eksekutif. Ia membenarkan bahwa usulan ini disampaikan Bupati pada saat-saat akhir pembahasan anggaran. Kala itu, usulan anggaran ini sempat ditolak oleh kalangan dewan. Suharno beralasan, saat itu penolakan dilakukan lantaran pihak dewan sendiri belum memahami penggunaan anggaran sebesar 5 miliar yang diusulkan.

“Usulan anggarannya masih glondongan, sehingga sempat kami tolak,” papar Suharno.

Saat itu menurut Suharno, kalangan dewan mengusulkan agar Bupati menunda terlebih dahulu penganggaran branding. Selain nilanya yang cukup besar, yaitu mencapai 5 miliar, pihaknya ingin mengkaji kegunaan dari anggaran tersebut. Apakah memang pemasangan gambar, baliho atau iklan tentang Bupati atau Kabupaten Gunungkidul ini benar-benar diperlukan atau tidak.

“Situasi anggaran juga sedang berat, sehingga kami sempat mengusulkan agar ditunda terlebih dahulu,” lanjut dia.

Namun kemudian pada akhirnya, ia heran saat anggaran tersebut kemudian kembali muncul. Suharno mengaku tidak mengetahui proses yang terjadi sehingga anggaran tersebut pada akhirnya diketok hingga akhirnya disetujui oleh Gubernur.

“Yang jelas pada awalnya sempat kita tolak, tapi entah mengapa kemudian muncul kembali,” pungkas Suharno.