Waspadai Konflik Pemilu 2024, Pemkab Mengajak Penewu dan Lurah Duduk Bersama

Wonosari,(pidjar.com)– Potensi kerawanan konflik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) kerap terjadi di Kabupaten Gunungkidul. Sebagai contoh munculnya pengelompokkan pilihan politik masyarakat, politik identitas dan tersebarnya disrupsi informasi. Perihal ini tentunya menjadi kewaspadaan tersendiri bagi pemerintah kabupaten setempat.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Gunungkidul, Johan Eko Sudarto menyampaikan untuk mengantisipasi adanya kerawanan tersebut pihaknya menggelar konsolidasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di Taman Budaya Gunungkidul, Rabu (29/03/2023). Tujuannya tak lain sebagai langkah persiapan menjelang diselenggarakannya Pemilu Serentak tahun 2024 mendatang.

“Tentu ini (konflik) bisa mengganggu stabilitas di masyarakat. Kami juga mengajak perwakilan dari OPD terkait di Gunungkidul,” jelasnya.

Ditambahkan Johan Eko Sudarto, konsolidasi perlu dilaksanakan ke semua sektor pemerintahan hingga tingkat paling bawah karena pihaknya ingin terwujud kesepahaman di level masyarakat terkait mitigasi konflik. Dalam menangani kerawanan konflik ini, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Bawaslu Gunungkidul guna memetakan wilayah rawan konflik.

“Harapannya masyarakat juga bisa sepaham dengan kami agar konflik tidak terjadi di Gunungkidul,” imbuhnya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bupati Gunungkidul, Sunaryanta. Konsolidasi dengan jajaran pemerintah hingga tingkat bawah perlu dilakukan, sebab tak jarang konflik di masyarakat dapat berkepanjangan dan berujung pada masalah hukum. Dia ingin masyarakat Gunungkidul tidak sampai terpolarisasi saat penyelengaran Pemilu Serentak maupun Pilkada di 2024 mendatang.

“Berbagai permasalahan tersebut sulit diselesaikan jika sudah terjadi, itu sebabnya upaya pencegahan dini harus dilakukan,” pungkas Sunaryanta.