Banyak Investor Tak Berizin, Dewan Soroti Lemahnya Penegakan Aturan Pemkab Gunungkidul

Wonosari,(pidjar.com)–Keberadaan investasi di bidang property yang kian menjamur menjadi sorotan DPRD Gunungkidul. Terlebih yang berkaitan dengan aturan sebelum pendirian suatu usaha.

Ketua Komisi A DPRD Gunungkidul, Ery Agustin mengatakan, saat ini sudah ada aturan yang jelas bagi semua pengusaha tak terkecuali penguasaha property yang hendak berinvestasi ke Gunungkidul. Namun, ia menyoroti justru yang menjadi permasalahan ialah implementasi pelaksanaan aturan perizinan yang lagi-lagi menjadi masalah dominan di Gunungkidul.

“Kita berbicara tak hanya di sektor property dan pariwisata saja ya, tapi hampir semua yang berbicara perizinan yang melibatkan badan koordinasi tata ruang daerah selalu muncul runtutan panjang tidak ada tirik terang,” kata Ery, Selasa (27/04/2021) lalu.

Ery menambahkan, dari investor yang masuk ke Bumi Handayani sudah berupaya untuk melegalkan administrasi usahanya. Namun begitu, faktanya banyak kendala yang dihadapi saat pengurusan izin.

“Ini nanti yang menjadi tugas berat bupati, tanyangan pertama ya membenahi birokrasi, pembenahannya harus menyeluruh apa yang menjadi permasalahan sehingga investor merasa dipingponh susah dalam mengurus perizinan harus ketemu solusinya,” papar politikus Golkar teesebut.

Dijatakan Ery, para pemangku kebijakan di Organisasi Perangkat Daerah juga harus mau berbenah. Ia menilai para pemangku kebijakan masih minim turun ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan.

“Dalam memberikan rekomendasi mereka ya harus mau turun ke lapangan jangan hanya lihat di peta untuk menerbitkan izin,” katanya.

Ia juga menyoroti Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Perda. Dari sisi sarana, personil dan anggaran memang ia nilai sangat minim.

“Makanya kita harus bareng-bareng agar investor datang ke Gunungkidul ini juga harus menguntungkan. Mereka harus tertib administrasi perizinan, jangan ada pembiaran, kalau begini terus bentuk lemahnya penegakkan Perda kita,” tandas Ery.