BBM Naik Sangat Tinggi, PAN Gunungkidul: Belum Pulih Dihantam Pandemi, Beban Rakyat Makin Berat

Wonosari, (pidjar.com)–Reaksi penolakan terus digaungkan terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan sejumlah BBM bersubsidi. Kebijakan penaikkan harga ini dinilai merupakan keputusan yang akan sangat memberatkan masyarakat. Kondisi ekonomi masyarakat yang masih morat-marit dihantam pandemi membuat kebijakan penaikan ini akan semakin menambah beban hidup masyarakat. Efek domino berupa kenaikan harga bahan pokok memang hampir dipastikan terjadi.

Gelombang penolakan sendiri digaungkan elemen masyarakat melalui berbagai tindakan. Penolakan melalui media sosial maupun turun langsung ke jalan masih terus berlangding hingga saat ini. Penolakan secara politis juga dilakukan oleh kader politik di daerah.

DPD PAN Gunungkidul secara resmi menyatakan penolakan terhadap kebijakan penaikan harga BBM. Surat penolakan sendiri telah disampaikan kepada DPP PAN maupun Fraksi PAN di DPR RI. Diharapkan nantinya, PAN bisa menyatakan sikap dan mendesak pemerintah untuk meninjau kembali putusan tersebut.

Ketua DPD PAN Gunungkidul, Arif Setiadi menyebut, kebijakan penaikan harga BBM ini memang sangat memberatkan. Kenaikan harga Pertalite yang mencapai 30% dari semula Rp. 7.650 menjadi Rp. 10.000. Sementara kenaikan harga Solar yang mencapai 32% dari semula Rp. 5.150 menjadi Rp. 6.500 dan kenaikan harga Pertamax yang mencapai 16% dari semula Rp. 12.500 menjadi Rp. 14.500 tentu sangat memberatkan masyarakat. Karena dapat dipastikan, selain menambah beban biaya mobilitas masyarakat, tentu juga akan diikuti dengan kenaikan harga-harga komoditas lainnya.

“Apalagi perekonomian masyarakat masih belum pulih setelah dihantam dampak Covid-19.Ini baru akan bangkit sudah dihadapkan pada kebijakan kenaikan harga BBM dan dampak ikutannya,” ketus Arif dalam keterangan persnya, Kamis (08/09/2022) siang.

Tentu ini menjadi persoalan serius. Rakyat harusnya dilindungi dan terlindungi oleh kebijakan pemerintah yang saat ini justru tak ada.

Anggota DPRD DIY ini mengaku, pihaknya mendapatkan banyak aspirasi dan keluhan dari kader maupun warga masyarakat atas kebijakan penaikan harga BBM ini. DPD PAN Gunungkidul tentu harus merespon dan menunjukkan empati terhadap soal yang sangat penting ini. Sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, DPD PAN menyampaikan persoalan ini ke DPP PAN serta Fraksi PAN DPR RI. Diharapkan nantinya, usulan penolakan ini agar bisa disuarakan kepada pememrintah untuk meninjau ulang kebijakan kenaikan harga BBM.

“Kami yang di daerah, yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, dapat merasakan langsung beratnya kehidupan masyarakat akibat kebijakan kenaikan harga BBM. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kami menyuarakan dan menyampaikan persoalan ini ke pusat. Jelas kami berpihak pada kepentingan dan aspirasi rakyat,” tandas dia.

Terlepas dari upaya tersebut, DPD PAN Gunungkidul menginstruksikan kepada jajaran pengurus, terlebih kepada Fraksi PAN DPRD Gunungkidul, untuk lebih membersamai rakyat di daerah-daerah dan meningkatkan kepedulian terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat.

“Sekuatnya kita akan fokus membantu masyarakat dalam menghadapi dampak kebijakan ini. Sudah kita perintahkan seluruh kader agar membersamai masyarakat, ” pungkas dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Gunungkidul, Kelik Yuniantoro menyatakan bahwa dampak kenaikan harga BBM terhadap harga bahan pokok masih belum terasa. Harga sejumlah komoditi terpantau masih stabil dan belum ada kenaikan yang signifikan.

“Kalau di pasar, harga masih stabil,” beber Kelik.

Walau demikian, pihaknya akan terus melakukan pantauan. Ia tak memungkiri bahwa adanya kenaikan harga BBM ini dipastikan akan berimbas kepada kenaikan harga komoditi pokok.

“Petugas terus kami sebar di lapangan untuk melakukan pantauan. Tak hanya harga saja, tapi juga stok ketersediaan barang di pasaran. Jangan sampai langka,” ujar dia.