Dana Dipangkas, Program Padat Karya Tak Bisa Lagi Dilaksanakan

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Gunungkidul, Tommy Harahap meradang. Pasalnya program padat karya di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2018 ini justru hilang tanpa sebab yang jelas. Anggaran terkait program ini rupanya dipangkas oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Diungkapkan Tommy, pihaknya tidak tahu menahu kenapa kemudian program ini menghilang. Menurutnya, anggaran program padat karya dihapus sejak diusulkan.

“Saya sendiri kurang tahu kenapa dipangkas,” ujarnya, Kamis (14/03/2018).

Tommy sangat menyayangkan kebijakan penghilangan program padat karya. Ia merasa bahwa program ini cukup penting karena langsung berdaya guna kepada masyarakat dan justru menguntungkan pemerintah. Melalui program padat karya, masyarakat bisa memanfaatkan lapangan kerja yang diserap untuk menggarap proyek pemerintah

“Dana hibah padat karya ini kan sebenarnya ditujukan untuk memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat kurang mampu yang menjadi pekerja saat proyek padat karya dilakukan,” ucap Tommy.

Ia menyebut bahwa berdasarkan pengalaman di tahun sebelumnya program ini cukup berhasil. Pada tahun 2017 silam, ada 4 proyek padat karya yang dilaksanakan di Gunungkidul. Masing-masing lokasi mendapatkan anggaran sekitar 160 juta sebagai upah para pekerja selama pelaksanaan proyek. Setiap proyek, dalam program ini bisa menyerap sekitar 100 orang warga.

“Ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap seperti misalnya petani yang belum panen ataupun kelompok pengangguran sehingga mereka bisa tetap mempunyai penghasilan,” urainya.

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi A DPRD Kabupaten Gunungkidul, Sarmidi. Ia mempertanyakan keputusan pemerintah yang memangkas anggaran sehingga program padat karya tidak bisa dilaksanakan di Gunungkidul. Ia menyayangkan sikap pemerintah yang memasukkan begitu saja dana padat karya ke dalam daftar pemangkasan ataupun rasionalisasi anggaran.

“Seharusnya tetap ada karena memang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ketusnya.