Wonosari,(pidjar.com)–Perwakilan forum Solidaritas Kepala Desa se Kabupaten Gunungkidul (SKDSKG) menggelar audiendi dengan bupati Gunungkidul bersama dengan sejumlah tokoh di lingkungan pemkab, Senin (08/04/2019) siang kemarin. Dalam pertemuan ini terdapat beberapa aspirasi dari 144 kepala desa yang disampaikan ke bupati untuk dapat ditindak lanjuti dan diterapkan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, agar nantinya tidak menghambat segala aktivitas jalannya pemerintahan desa dan daerah di kemudian hari.
Ketua Solidaritas Kepala Desa se Kabupaten Gunungkidul, Sutiyono yang juga merupakan Kepala Desa Banyusoca mengungkapkan, berbagai pertimbangan dan bahasan telah dilakukan oleh anggota forum yang gagas acara tersebut. Sesuai dengan kondisi pemerintahan dan banyaknya alokasi dana dari pemerintah yang dikelola, serta banyaknya kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah desa, maka para kepala desa dari seluruh Gunungkidul menginginkan kemudahan pelayanan dalam segala bidang.
Dalam penyampaian aspirasi, dihadiri beberapa perwakilan pengurus SKDSGK itu, di antaranya menjadi bahan usulan yakni, PT BPR BDG dapat memberikan pelayanan secara maksimal atau setara dengan bank konvensional, dan memberikan fasilitas ATM bersama. Di sisi lain, para kepala desa meminta BPR BDG membuka kantor Kas Umum di 18 kecamatan, dengan maksud untuk mempermudah pelayanan pada masyarakat ataupun pemerintah desa di masing-masing kecamatan.
Kemudian berkaitan dengan pembayaran iuran BPJS Kesehatan agar bisa langsung disetorkan PT BPR BDG, seperti misalnya jika masih ada pinjaman langsung bisa dipotongkan dari pinjaman yang ada. Point ketiga yang diutarakan ialah pencairan dana transferan dari pemerintah daerah atau pusat sebagai dana penyelenggaraan kegiatan pemerintah desa dapat dilakukan dengan mudah, efektif, dan efisien dalam segala hal.
“Misalnya untuk pengambilan dana sebesar 50 juta tidak harus pesan terlebih dahulu, tapi langsung bisa diambil. Kemudian untuk selebihnya atau di atas 100 juta baru menerapkan sistem pesan. Aspirasi kami ini sebagai upaya untuk menghemat waktu dan tenaga, karena kewajiban dan ketugasan kami tidak lah sedikit,” ucap Sutiyono.
Dengan adanya pertemuan yang memakan waktu beberapa jam itu, para kepala desa di Gunungkidul berharap penuh dengan kebijakan yang akan diterapkan oleh bupati untuk mendorong dari pihak BPR BDG dapat merealisasikam aspirasi tersebut. Diharapkan pula, semua ketugasan berjalan dengan baik, transparan, efisien, dan efektif. Tanpa adanya tekanan satu dengan yang lainnya, menjadi pemerintahan yang kuat pula.
“Aspirasi kami ini sebagai bentuk meningkatkan kemampuan pelayanan bank daerah dengan perkembangan teknologi dan informasi yang maju. Mendorong untuk lebih memberikan pelayanan yang prima dengan persaingan yang ketat,” tambah dia.
Sementara itu, Bupati Gunungkidul, Badingah yang didampingi oleh Sekretaris Daerah dan beberapa pejabat penting lainnya, mengatakan telah menerima aspirasi dari forum Solidaritas Kepala Desa se Kabupaten Gunungkidul itu. Namun demikan terdapat hal yang digaris bawahi oleh Bupati, BDG merupakan BPR sehingga untuk membuka layanan do 18 kecamatan dan memberikan fasilitas ATM tentu prosesnya tidaklah semudah yang dibayangkan.
Tentu perlu adanya koordinasi yang matang dengan seluruh pimpinan, dengan mempertimbangkan dampak dan efektifitas sistem atau kebijakan baru yang akan diterapkan tersebut. Demikian pemkab akan melakukan upaya pembahasan, sehingga aspirasi ini tidak hanya sampai ditengah jalan melainkan ada tindaklanjut apakah dapat diterapkan atau harus ditunda terlebih dahulu.
