Fraksi PDIP Berupaya Kudeta Ketua DPRD, Suharno Peringatkan Bisa Tempuh Jalur Hukum

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Pada Senin (16/07/2018), sosok Suharno begitu ditunggu oleh banyak orang. Ketidakhadirannya dalam Sidang Paripurna di DPRD Gunungkidul membuat sidang yang dihadiri oleh Bupati, Badingah serta pejabat Forkompimda lainnya ini harus molor selama lebih dari 2 jam.

Ketika ditemui oleh pidjar-com-525357.hostingersite.com, Suharno rupanya mengaku sengaja tidak mau hadir dalam persidangan tersebut. Menurutnya, berdasarkan informasi yang ia dengar, Sidang Paripurna yang sedianya akan membahas mengenai jawaban Bupati serta LKPJ 2017 ini akan dibelokkan oleh Fraksi PDIP dalam rangka melengserkan Ketua DPRD Gunungkidul dari jabatannya.

Menurut Suharno, Fraksi PDIP memaksa untuk membacakan surat pemecatan dari DPC PDIP Gunungkidul terhadap dirinya. Upaya ini disebutnya sangat tidak sesuai aturan lantaran tidak ada dalam agenda sidang.

“Di Badan Musyawarah (Bamus) juga tidak dijadwalkan, mereka kok mau memaksakan. Jadi saya memilih tidak hadir apalagi ini bersamaan dengan Partai Nasdem, partai baru saya mendaftarkan Bacaleg ke KPU,” beber Suharno, kepada pidjar-com-525357.hostingersite.com, Senin kemarin.

Suharno memaparkan bahwa pada dasarnya, ia sudah sangat siap untuk lengser dari jabatannya baik sebagai anggota DPRD Gunungkidul maupun Ketua DPRD Gunungkidul. Hal ini ia sadari merupakan konsekuensinya lantaran berpindah partai dari PDIP ke Nasdem.

Namun demikian, ia meminta bahwa seluruh proses penggantiannya ini dilakukan sesuai aturan. Jangan sampai nantinya lantaran syahwat berkuasa, ada penabrakan terhadap aturan yang nantinya justru bisa berimplikasi kepada hukum.

“Bagi saya, makin cepat saya diganti makin baik karena memang saya sudah tidak nyaman bekerja. Tapi ya yang sesuai aturan, saya tahu persis AD/ART PDIP yang mengharuskan adanya surat DPP untuk pemecatan saya, kalau ini cuma surat DPC, ya jelas tidak sesuai aturan,” lanjutnya.

Sebagai Ketua DPRD Gunungkidul, ia mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari DPP. Seharusnya dengan adanya SK ini, yang berhak mencabut juga adalah DPP PDIP, dan bukan DPC seperti yang dilakukan oleh Fraksi PDIP saat ini.

Suharno sendiri mengancam, apabila pihak PDIP tetap menjalankan mekanisme yang tidak berdasar seperti ini, ia akan mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan.

“Taatilah aturan, nanti bisa gampang karena saya sudah sangat legowo. Tapi kalau sampai memaksakan seperti sekarang ini, saya pasti mengambil langkah hukum dan tentunya akan ada proses yang lebih lama dan lebih rumit. Silahkan saya diganti, tapi yang sesuai aturan,” beber dia.

Ia sendiri cukup mengapresiasi langkah pimpinan sidang yang tidak mengakomodir keinginan Fraksi PDIP untuk menggelar sidang paripurna terkait penggantian Ketua DPRD. Hal ini merupakan langkah yang tepat.

“Mari diselesaikan saja secara cepat dan sesuai aturan. Sekali lagi makin cepat saya diganti, saya makin senang,” lanjutnya.

Disinggung mengenai penyebab dari hengkangnya dari PDIP, Suharno membeberkan bahwa saat ini, kepemimpinan di PDIP Gunungkidul berlangsung secara otoriter. Partai dianggap menghalangi langkahnya untuk memperjuangkan rakyat. Hal inilah yang membuatnya tak cocok dan pada akhirnya memilih hengkang dari partai yang diakuinya sebenarnya sangat dicintai tersebut.

Ia mencontohkan seperti misalnya dua surat teguran yang ia terima dari DPC PDIP beberapa waktu lalu. Ia mendapatkan teguran lantaran 2 hal yaitu proses pembangunan sirkuit di Kecamatan Semanu. Ini disebut Suharno cukup aneh lantaran dengan pembangunan sirkuit berkaliber nasional semacam ini, akan memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Yang pertama nantinya akan member wadah bagi para pembalap-pembalap muda Gunungkidul agar berprestasi. Sementara yang kedua adalah dampak ekonomi lantaran dipastikan dengan adanya sirkuit yang baik ini, akan memicu banyaknya event yang digelar di Gunungkidul.

Sementara yang lainnya adalah ketika ia dipaksa untuk melebur OPD Dinas Peternakan. Saat itu sebenarnya sempat terjadi perdebatan antara dirinya dengan pengurus partai yang memaksakan hal tersebut. Akan tetapi ia kemudian menurut dan mengusulkan permintaan tersebut meski akhirnya mental di Pemda DIY dan ia mendapatkan surat teguran.

“Daripada saya tidak bisa memperjuangkan rakyat, lebih baik saya hengkang saja,” lanjut dia.

Sementara itu, tak banyak yang bisa dikorek dari DPC PDIP terkait dengan hal ini. Ketua maupun Sekretaris DPC PDIP Gunungkidul masih irit bicara terkait pergantian Ketua DPRD Gunungkidul ini. Sekretaris DPC PDIP Gunungkidul, Sugito bahkan sama sekali tidak mau berkomentar dan menyerahkannya kepada Ketua DPC PDIP Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih. Pun demikian Endah yang saat dikonfirmasi hanya menjawab bahwa Suharno tidak paham aturan.

“Beliau tidak paham aturan. Kasihan,” ucap Endah singkat.