fbpx
Connect with us

Pemerintahan

Gunungkidul Butuh Terobosan, Fraksi PDIP Siap Dukung Wacana Interpelasi Golkar Terhadap Bupati Sunaryanta

Published

on

Wonosari,(pidjar.com)–Pernyataan mengejutkan beberapa waktu lalu disampaikan oleh Ketua DPD Partai Golkar Gunungkidul Heri Nugoroho. Salah satu partai pengusung Bupati Sunaryanta ini menyampaikan kritik pedas atas fase awal pemerintahan bupati anyar Gunungkidul. Bahkan, Partai Golkar mewacanakan untuk menginisiasi adanya interpelasi di DPRD Gunungkidul jika dalam beberapa waktu mendatang, tak ada terobosan Bupati dalam mewujudkan visi dan misi.

Adanya wacana interpelasi dari Golkar ini disambut baik oleh Fraksi PDIP. Fraksi terbesar di DPRD Gunungkidul ini siap mendukung Golkar apabila nantinya inisiasi interpelasi ini benar-benar diwujudkan. Sementara selain PDIP, sejumlah fraksi lain seperti Fraksi PAN dan PKS menyebut bahwa wacana interpelasi ini sedikit terburu-buru. Ada baiknya kepada kalangan dewan untuk menunggu perkembangan pemerintahan era baru ini untuk menunjukkan kinerjanya.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Gunungkidul, Dhemas Kursiswanto memaparkan, pihaknya siap mendukung penuh langkah Partai Golkar dalam menginisasi hak interpelasi. Walau demikian, Dhemas menyebut bahwa hingga saat ini, masih belum ada lobi-lobi politik dari Golkar kepada Fraksi PDIP.

“Kalau secara formal belum ada pembicaraan formal dengan kami, tapi pada intinya kami siap mendukung,” papar Dhemas, Sabtu (30/10/2021).

Dhemas menyebut bahwa dukungan terhadap wacana interpelasi ini tentunya harus juga melihat kinerja pemerintahan Bupati Sunaryanta ke depannya. Namun begitu, ia melihat bahwa memang sejak awal pemerintahan, hingga saat ini kinerja Bupati belum terlihat signifikan. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah dalam penganggaran APBD baik perubahan maupun 2022 mendatang. Dalam kacamatanya, hingga saat ini belum ada program-program sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Bupati.

“Untuk APBDP memang tidak ada program signifikan, begitupun dalam KUA PPAS APBD 2022 yang sudah diketok dan sudah terkunci. Kita belum melihat adanya perubahan,” tutur dia.

“Kalau dalam pengamatan anggaran, jika tidak ada terobosan besar dari Bupati dalam mengakses anggaran dari DIY maupun pusat, kami meyakini memang tidak akan ada perkembangan berarti,” lanjut dia.

Menurutnya, adanya koreksi dari kalangan DPRD Gunungkidul adalah demi kemajuan daerah. Ia melihat bahwa Bupati Sunaryanta ini adalah sosok yang memiliki ambisi besar dalam membangun Gunungkidul. Namun, program-program ambisius Bupati ini juga perlu disinkronkan dengan birokrasi maupun kemampuan keuangan daerah.

“Saya pernah mendengar adanya program pembangunan 1,7 triliun dari Bupati. Pertanyaannya, apakah ini sudah disinkronkan belum? Seperti misalnya untuk rencana pembangunan Sport Centre di Gading, secara tata ruang di sana itu transportasi udara untuk TNI AU. Kemudian pendanaannya bagaimana, dan kemudian anggaran pembangunannya dari mana? Jangan sampai hanya angan-angan saja,” beber Dhemas.

Sementara anggota Fraksi Golkar DPRD Gunungkidul, Ery Agustin mengatakan, pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap bupati dan wakil bupati untuk membahas lebih jauh lagi tentang program dan realisasi visi misi yang diusung. Untuk saat ini, menurut Ery, sebagai partai pengusung belum melihat warna dalam kepemimpinan Sunaryanta-Heri Susanto tersebut.

“Pemanggilan ini sebagai bentuk cinta kasih kepada kepala daerah. Mengingatkan apa yang harus segera dilakukan, ya nanti internal partai pengusung akan komunikasi,” papar Ery Agustin.

Pemanggilan sendiri diagendakan menjelang pembahasan APBD tahun 2022 pada awal November 2021 mendatang. Pemanggilan dan peringatan keras ini dimaksudkan agar Bupati dan Wakil Bupati bergerak cepat dalam perubahan Gunungkidul dengan program yang diusung selama ini.

“Dalam pembahasan APBD 2022 ini kita akan lihat bagaimana warna program yang diusung. Apakah warna dari Kepala daerah yang anyar dengan visi misi yang diusung ataukah masih dengan program kepala daerah lama. Jika memang tidak ada perubahan, bukan tidak mungkin hak interpelasi akan digunakan,” kata dia.

Wacana Interpelasi, Kalangan DPRD Gunungkidul Terbelah

Menanggapi wacana interpelasi dari partai pengusung, anggota Fraksi PKS DPRD Gunungkidul, Ari Siswanto mengungkapkan keheranannya. Hal ini disebutnya sebagai langkah yang terburu-buru. Jika ada ketidak sesuaian, seharusnya hal tersebut dibicarakan dalam proses pembahasan yang ada, baik di Banggar ataupun masing-masing komisi. Berkaitan dengan penggunaan hak interpelasi sendiri menurutnya harus ada masalah yang sangat jelas. Yang kemudian tidak bisa dirampungkan di Banggar maupun di Komisi.

“Kalau saya memandang belum segenting itu dan wacana ini aneh. Harusnya hal-hal kayak gitu sebagai pengusung bisa menanyakan langsung ke yang bersangkutan,” kata Ari.

Menurutnya, yang paling realistis untuk menilai kinerja dan realisasi visi misi Bupati adalah di tahun anggaran 2022 mendatang. Walau demikian, Ari mengamini bahwasanya progress pemerintahan era baru ini memang masih biasa-biasa saja. Bisa jadi, hal itu dikarenakan masih dalam tahapan pemulihan covid19.

“Kita maklumi,” ucap Ari.

Terpisah, Ketua DPD PAN Gunungkidul, Arif Setiadi mengatakan berkaitan dengan penggunaan hak interpelasi yentu harus dipelajari mendalam substansinya. Sebab penggunaan hak interpelasi ada parameter tersendiri. Tetapi lebih dari prosedur mekanisme, substansi hak interpelasi harus benar-benar relevan.

“Apa ndak cukup diurai melalui Raker-raker atau fungsi pengawasan di Komisi-Komisi? Kalau PAN minta anggota FPAN cermati fenomena yang terjadi, tidak gegabah. Prinsipnya berdasar data fakta dan obyektifitas,” ucap Arif.

Disinggung mengenai evaluasi kepemimpinan bupati ini ia mengungkapkan ada beberapa poin yang menjadi perhatian diantaranya internalisasi perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah belum solid betul. Demikian pula dengan skala prioritasnya. Dikhawatirkan jalannya roda pemerintahan kurang serempak. Butuh kerja cerdas dan kerja keras untuk mencapai segala sesuatunya.

“Berkaitan dengan APBD Perubahan 2021 produk bupati siapa itu ada kaidah masa transisi,” tutupnya.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota DPRD Gunungkidul dari Fraksi Gerindra, Eko Rustanto. Sangat wajar apabila dalam tahun pertamanya menjabat, Bupati Sunaryanta masih melaksanakan APBD produk Bupati sebelumnya. Bupati baru saja merampungkan Perda RPJMD sebagai pengejawantahan dari visi misi sehingga secara otomatis belum bisa diimplementasikan dalam APBD. Eko juga menyebut bahwa pandemi covid yang masih terjadi ini menjadi kendala yang sangat besar dalam mewujudukan visi dan misi Bupati serta Wakil Bupati. Banyak anggaran yang masih difokuskan pada penanganan covid19 di daerah.

“Yang terutama sekarang ini adalah penanganan kesehatan, bagaimana covid19 bisa tertangani dengan baik. Kemudian juga pemulihan ekonomi masyarakat,” urai dia.

Eko sepakat bahwa pada tahun kedua ini, Bupati sudah harus memulai untuk mewujudkan visi dan misinya. Namun dalam catatannya, semua harus secara benar melihat progress yang berlangsung. Tidak kemudian terburu-buru bahwa semua hal diorientasikan kepada hasil. Mimpi-mimpi besar Bupati harus mulai disusun dan diwujudkan.

“Perlu saya garis bawahi ya, memulai bukan menyelesaikan. Karena kalau menyelesaikan jelas tidak mungkin,” lanjutnya.

Advertisement
Advertisement

Facebook Pages

Advertisement

Pariwisata

Berita Terpopuler