Hanya 54 Desa di Gunungkidul Yang Dapat Jatah Program PTSL Tahun Ini, Pemerintah Terapkan Aturan Anyar

Wonosari,(pidjar.com)–Pemerintah kabupaten terus didorong oleh pemerintah provinsi dan pusat untuk merampungkan pendataan dan penerbitan sertifikat bagi tanah-tanah di Gunungkidul. Paling tidak pada tahun 2025 mendatang, seluruh bidang tanah yang ada telah dilakukan pendataan dan pengukuran. Seperti di kabupaten Gunungkidul, banyaknya tanah yang belum terdata dan bersertifikat menjadi fokus tertentu. Untuk merealisasikannya, Pemkab Gunungkidul rencananya akan mengoptimalkan program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).

Kepala ATR/BPN Gunungkidul, A. Suroyo mengatakan, di Gunungkidul sendiri terdapat 593.035 bidang tanah yang tersebar di seluruh kecamatan. Namun dari jumlah tersebut baru 377.396 bidang tanah yang bersertifikat dan terdata oleh pemerintah. Tentunya hal ini menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar bagi pemerintah dalam penanganannya.

“Baru 63% hingga tahun lalu yang telah kami tangani. Tentu berbagai kendala dihadapi oleh pemerintah dan ada pula faktor kesadaran masyarakat yang tidak menggunakan peluang yang diberikan oleh pemerintah,” kata Suroyo, Sabtu (26/01/2019).

Adapun tahun 2019 ini, pemerintah memiliki target untuk melakukan pendataan terhadap 152.000 bidang tanah yang ada. Dari jumlah ini, ditargetkan pula nantinya 27.000 bidang tanah akan tersertifikat. Masih belum keseluruhannya penyertifikatan tanah ini menurut Suroyo lantaran memang disesuaikan dengan anggaran yang ada. Mengingat pemerintah selalu terbentur dengan kurangnya anggaran.

Keberhasilan dalam hal ini tentunya juga tergantung dari petugas masyarakat dalam menangkap program pemerintah. Pada tahun ini, PTSL akan menyasar 54 desa dari 12 kecamatan yang ada. Diharapkan paling tidak, Desember 2019 mendatang telah selesai, sehingga di tahun berikutnya tidak ada pengulangan dan dapat menyasar di desa-desa yang belum dilakukan pendataan serta pensertifikatan.

“Kami terus berupaya untuk memberikan layanan dengan mensosilaisasikan program-program unggulan. Ini sebagai upaya untuk memberikan hak masyarakat dan berkaitan dengan penataan ruang yang ada,” imbuh dia.

Setiap tahunnya, jatah PTSL di Gunungkidul memang terus diupayakan mengalami peningkatan dibandingkan sebelum-sebelumnya. Hal ini agar segala problem berkaitan dengan sertifikat dan pertanahan dapat terselesaikan.

Adapun bedasarkan data dari Pemda DIY, Gunungkidul merupakan daerah dengan bidang tanah terbanyak. Belum lagi tanah yang bersertifikat dan masuk dalam data juga masih banyak. Jika kabupaten lain mendekati selesai, untuk di Gunungkidul sendiri masih cukup jauh. Dalam pengurusan PTSL tahun 2019 ada sedikit perubahan aturan, di mana patok tanah harus disedikan oleh pemilik dan terdapat beberapa kebijakan lainnya.

Sementara itu, Wakapolres Gunungkidul, Kompol Verena menambahkan dalam pengurusan program pemerintah ini, tentunya harus sangatlah hati-hsti. Berkaca pada sejumlah kasus yang ada, sejumah orang harus berurusan dengan hukum karena melakukan penyelewengan dalam kinerja PTSL.

“Nantinya dari semua lini akan bergerak untuk melakukan upaya antisipasi penyelewengan. Sehingga semua berjalan dengan baik,” ucap dia.

Tahun sebelumnya, Polres Gunungkidul telah mendapat laporan dsn menangani sedikitnya 8 kasus yang berkaitan dengan PTSL. Dari Kejaksaan Negeri pun juga akan terus bekerja ekstra dalam melakukan pengawasan, agar nantinya tidak ada lagi permasalahan atas program PTSL.