Jadi Wacana Program Nasional, Lurah Pantas Mendapat Gelar Diploma dan Sarjana

Semanu,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Sabtu (27/06/2020) siang kemarin, Menteri Desa PDTT, Abdup Halim Iskandar bertatap muka langsung dengan puluhan lurah se Kabupaten Gunungkidul. Dalam kesempatan itu, dirinya menyebut bahwa lurah pantas mendapat gelar diploma atau sarjana atas kerja nyata mereka.

Halim mengungkapkan bahwa agenda kunjungan tersebut bertujuan mengenalkan kolaborasi perguruan tinggi dengan pengembangan desa. Terlebih lagi, desa adalah ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga dengan kolaborasi ini, kampus dapat memperkuat SDM sekaligus penggunaan teknologi di desa.

“Tujuan akhirnya, kampus yang ada saat ini (UNY) dapat membantu pembangunan desa. Sudah terlalu lama kampus memikirkan dirinya sendiri, sekarang waktunya memikirkan desa melalui program kampus desa. Saya berharap, program Kampus Desa harus diterapkan secara nasional,” ungkap Abdul Halim.

Ia menjelaskan bahwa kampus desa merupakan program dimana perguruan tinggi hadir baik secara fisik maupun pendampingan kepada desa. Selama ini, aktivitas kampus desa sejatinya sudah berlangsung melalui program-program Pengabdian Kepada Masyarakat seperti KKN (Kuliah Kerja Nyata), PLP (Pengenalan Lapangan Persekolahan), dan PPM (Program Pengabdian Masyarakat).

Oleh karena itu, ia berharap berharap bahwa kampus dapat turut memperjuangkan kemajuan daerah pedesaan.  Termasuk, memperjuangkan agar para Lurah memperoleh gelar sarjana maupun diploma.

“Saya ingin kampus hadir di desa, memberikan bekal teori akademik untuk lurah, dan nantinya lurah diberi gelar diploma atau sarjana. Pak Rektor UNY (Sutrisna Wibawa) sudah menyebutkan, sistemnya dinamakan Rekognisi Pembelajaran Lanjut. Karena lurah ini sebenarnya kapabel dan sudah benar-benar praktikkan ilmu pemerintahan dan kepemimpinan,” ungkap Abdul Halim.

Perihal teknis seperti pengelolaan dana desa juga dapat terbantu dengan adanya dosen dan mahasiswa dari perguruan tinggi, karena mereka dapat memberikan input dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) sampai keperluan administrasi.

Fleksibilitas sistem perkuliahan yang telah dirumuskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu tiga semester di luar kampus, mendukung impian ini. Karena para civitas kampus dengan ilmu dan kemampuan teknologinya, dapat diberdayakan untuk membangun desa. Kementerian Desa PDTT melalui kerjasama dengan kampus akan membantu dalam tataran kebijakan untuk pelaksanaan agenda tersebut.

“Saya sebut para mahasiswa sebagai sahabat, karena kita satu almamater. Saya berharap, kampus terus hadir untuk desa. Tujuan utamanya memang belajar dari kehidupan nyata di masyarakat, sekaligus kalau bisa berkontribusi bagi pembangunan desa, menggunakan pengalaman dan ekspertis sebagai mahasiswa,” imbuh Halim.