Pemerintahan
Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2024, Pemerintah Himbau ASN Bijak Bermedsos
Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)– Dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan pemilu pemerintah membatasi penggunaan media sosial bagi ASN. Pembatasan tersebut berupa larangan memberikan like, komentar, mengunggah, hingga membagikan konten yang berbau kampanye terhadap salah satu calon kontestan pemilu.
Kepala Bidang Status, Kinerja, dan Kesejahteraan Pegawai, Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKPPD) Gunungkidul, Sunawan, mengatakan aturan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang ditandatangani lima instansi antara lain Kemendagri, Bawaslu, KemenPAN-RB, KASN dan BKN.
“Surat tersebut sudah kita tindaklanjuti dengan berbagai langkah untuk memastikan netralitas ASN di Pemkab Gunungkidul,” jelas Sunawan, Selasa (03/10/2023).
Pihaknya sejak awal tahun 2023 sudah membentuk tim netralitas ASN yang berfungsi sebagai bentuk pengawasan terhadap netralitas ASN. Langkah tersebut menurutnya sebagai upaya guna memastikan tidak ada ASN yang condong terhadap salah satu calon kontestan pemilu baik capres hingga pemilihan kepala daerah nantinya.
“Kita juga sudah menyampaikan surat edaran ke tiap instansi tentang netralitas ASN ini, untuk pegawai di Pemkab Gunungkidul yang non ASN masih dalam proses persetujuan,” ungkapnya.
Selain itu, menurutnya setiap ASN juga sudah mengucapkan ikrar dan menandatangani pakta integritas untuk menjaga netralitas selama penyelenggaraan tahapan pemilu. Sehingga diharapkan tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh ASN nantinya.
“Tentu himbauan agar ASN tetap netral termasuk dalam penggunaan media sosial,” ujarnya.
Ketika nantinya ditemukan pelanggaran, disebutnya jika ada konsekuensi sanksi yang menunggu. Sanksi tersebut tergantung pada keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dalam konteks pelanggaran netralitas pemilu dikatakannya sanksi dapat berupa sanksi moral dimana pelanggar harus membuat permintaan maaf baik sscara terbuka ataupun tertutup.
“Mekanisme ketika ada pelanggaran itu nanti Bawaslu Kabupaten menyampaikan ke Bawaslu pusat secara berjenjang kemudian muncul rekomendasi ke KASN. Nanti KASN baru merekomendasikan sanksi kepada Bupati,” tandasnya.
-
Uncategorized4 minggu yang laluDerita Suami Pasien Bersalin RSUD Wonosari, Bayi Meninggal, Luka Bekas Operasi Istri Bernanah Berbulan-bulan
-
Budaya4 minggu yang laluTradisi Bukaan Kyai Cupu Panjolo, Berikut Simbol-simbol yang Muncul
-
Uncategorized4 minggu yang laluTak Ada Sengketa Pilur, Lurah Terpilih Bakal Dilantik 26 November
-
Uncategorized3 minggu yang laluDiduga Bermuatan Solar Ilegal, Truk Tangki Berkapasitas Ribuan Liter Diamankan Polisi
-
Uncategorized3 minggu yang laluKnalpot Brong Jadi Incaran Khusus Operasi Patuh Progo 2026
-
Uncategorized3 minggu yang laluManajer KDKMP Sudah Ditempatkan di Gunungkidul, Beberapa Kalurahan Belum Punya Gerai
-
Sosial4 minggu yang lalu9.500 Hektare Lahan Jagung di Gunungkidul Disiapkan untuk Pengembangan Energi Berbasis Hayati
-
Uncategorized4 minggu yang laluDukung Program Strategis Pemerintah, KSPSI Dorong Penguatan Pengawasan Hingga Level Bawah
-
Uncategorized4 minggu yang laluGadaikan Motor Rekannya, Seorang Pemuda Diringkus Polisi
-
Uncategorized3 minggu yang laluSerangan Binatang Liar Ancam Ternak di Wilayah Selatan Gunungkidul, Warga Diminta Waspada
-
Uncategorized4 minggu yang laluDua Oknum Kejaksaan di Gunungkidul Diduga Terlibat Skandal Asusila
-
Uncategorized4 minggu yang laluBMKG Prediksi Hujan di Gunungkidul Baru Turun Desember, Ini Penjelasannya
