Kebut Pembahasan, DPRD Gunungkidul Targetkan APBD P 2019 Bisa Rampung Sebelum Pelantikan Anggota Anyar

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Pemerintah Kabupaten Gunungkidul beberapa hari lalu telah menyampaikan nota pengantar Rencana Kebijakan Umum dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul. Dalam nota pengantar ini disampaikan jika anggaran pendapatan pemka diproyeksikan mengalami kenaikan hingga 65,5 miliar rupiah. Adanya penambahan pendapatan ini, membuat APBDP 2019 Gunungkidul menembus angka 2,1 Triliun.

Dalan rancangan tersebut tertera jika pendapatan APBD 2019 sebesar 2.057.526.415.608,50. Seiring berkembangnya waktu, dalam penyusunan KUA-PPAS APBDP 2019 terdapat perubahan. Untuk pendapatan sendiri hingga akhir tahun diperkirakan bertambah hingga mencapai 2.127.109.485.654,40. Hal tersebut disesuaikan dengan kondisi maupun perkembangan daerah.

Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi mengungkapkan, dua sektor yang mempengaruhi kenaikan pendapatan pemkab Gunungkidul diantaranya adanya kenaikan pada target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1.030.348.110,90. Penambahan ini berasal dari pendapatan wisata, pajak, parkir dan beberapa hal lainnya. Kemudian juga adanya hibah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar 68.552.721.935.

“Ada perubahan dalam pendapatan yang nantinya akan dikelola pemerintah,” kata Immawan Wahyudi, Senin (15/07/2019).

Dalam nota pengantar KUA-PPAS Perubahan 2019 ini juga dijelaskan pula, jika penyerahan juga menjadi sebuah simbol langkah awal baik Pemkab diawasi oleh DPRD untuk melakukan penyusunan APBD Perubahan 2019. Dengan demikian diharapkan dari legislatif dan eskekutif berjalan beriiringan dan dapat segera pelakukan pembahasan lanjutan. Ini menjadi penting agar nantinya proses penyusunan dapat terlaksana tepat waktu.

Penyusunan sendiri tidak serta merta dilakukan oleh pemkab Gunungkidul, melainkan melibatkan Pemda DIY, untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi tertentu.

“Lebih cepat lebih baik, agar tidak memakan waktu yang lama,” ujar dia.

Sementara itu, anggota DPRD Gunungkidul, Purwanto mengatakan berkaca pada tahun 2018 lalu atas tidak disetujuinya APBD Perubahan Gunungkidul 2018 oleh Gubernur, DPRD Gunungkidul pun berusaha akan segera melakukan pembahasan tepat waktu. Hal ini agar tidak terjadi sebagaimana kejadian pada tahun lalu yang berdampak fatal di mana APBD P 2018 tak bisa dishkan. Menurutnya, penyerahan nota pengantar ini sangat penting sebagai langkah awal.

“Secepatnya akan kami bahas agar tidak berlarut-larut dan akhirnya menjadi tak sesuai harapan,” kata Purwanto.

Paling tidak, DPRD Gunungkidul sendiri memiliki target di mana pembahasan APBD Perubahan bisa diselesaikan sebelum pelantikan DPRD periode 2019-2024. Sehingga para anggota dewan sebelumnya tidak memiliki hutang atau tanggungan pembahasan.

“Jangan sampai terjadi seperti tahun lalu. Mudah-mudahan awal Agustus sudah selesai pembahasannya,” tutupnya.