Permohonan BPBD Dikabulkan, Dana Cadangan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Bisa Segera Dicairkan

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Pemerintah Kabupaten Gunungkidul akan segera mengucurkan dana untuk penanganan kekeringan yang terjadi dalam lima bulan terakhir ini. Pengucuran dana darurat ini merupakan tindak lanjut dari surat permohonan peningkatan status tanggap darurat kekeringan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul.

Sekretaris Daerah (Sekda), Gunungkidul, Drajad Ruswandono mengungkapkan, surat yang diajukan oleh BPBD Gunungkidul untuk permohonan tambahan anggaran sudah diterima. Selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat ini akan segera dikucurkan.

“Secepatnya dana tersebut akan dicairkan dan tidak mungkin ditunda lagi. Untuk besarannya dihitung Pak Edy (Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul),” kata Drajad saat ditemui di ruangannya, Jumat (02/11/2018).

Ia menjelaskan, dana tidak terduga yang ada saat ini besarannya sekitar Rp 5 miliar sampai dengan Rp 6 miliar. Jumlah ini menurut Drajad sebenarnya dirasa masih kurang di mana idealnya per tahun Rp 8 miliar sampai dengan Rp 9 Miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan, diantaranya bencana sosial, bencana alam dan lain sebagainya.

“Dari evaluasi gubernur kemarin tentang anggaran perubahan seharusnya bisa bertambah, tetapi tidak. Dan kita saat ini akan tindaklanjuti dengan peraturan bupati,” kata dia.

Drajat menjelaskan, kekeringan memang telah menjadi bencana tahunan Gunungkidul. Padahal menurutnya, ada potensi besar volume air tanah. Namun yang menjadi kendala air tersebut jauh di bawah tanah. Selain itu aliran sungai bawah tanah itu juga belum diketahui di mana saja.

“Kita sulit untuk mendeteksi di mana saja titik aliran bawah tanah itu. Tapi waktu saya dulu di pertambangan meneliti bahwa Gunungkidul punya banyak aliran air di bawah tanah,” kata dia.

Ia mencontohkan salah satunya adalah potensi sumber air di daerah Pacarejo, Semanu. Pihaknya sudah meminta untuk melakukan pengukuran, dan penelitian di daerah tersebut. Semisal memang ada potensi dimungkinkan untuk dibendung atau dipermanenkan sebagai sumber air warga.

“Bisa saja, seperti bencana banjir tahun lalu itu, kita bendung secara permanen. Tapi semua juga butuh evaluasi terlebih dahulu,” lanjut dia.

Sebelumnya, Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Edy Basuki menjelaskan anggaran sebesar Rp638 juta untuk mengatasi kekeringan itu terbagi menjadi beberapa item, diantaranya membeli air, perawatan kendaraan dan BBM.

“Untuk anggaran BBM sudah habis, sehingga dua dari enam mobil tangki kita terpaksa dikandangkan menunggu anggaran status tanggap darurat kekeringan,” kata Edy.

Diakuinya melesetnya perhitungan dengan habisnya anggaran BBM karena meningkatnya harga solar non subsidi yang selama ini digunakan. Untuk sementara memenuhi permohonan dropping air di masyarakat hanya mengandalkan bantuan pihak swasta.

Pengajuan ini mendesak dilakukan karena selain BPBD, kecamatan yang memiliki tangki air juga sudah mulai habis anggarannya. Adapun wilayah yang mengalami kesulitan air bersih ada 77 desa yang tersebar di 15 kecamatan. Jumlah warga yang terdampak juga terus mengalami penambahan, yaitu 38.937 KK atau 132.491 Jiwa.

Permohonan dana tambahan yang diajukan rencana sekitar Rp80 juta dengan estimasi tambahan droping air sampai akhir bulan November 2018.