Lanjutan Penanganan 9 Kasus Penyimpangan Dana Desa, Polisi Selidiki Sejumlah Program Pengerjaan Fisik

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Unit Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polres Gunungkidul masih melanjutkan penanganan terhadap 9 kasus dugaan penyalahgunaan Dana Desa di Kabupaten Gunungkidul. Saat ini pihak kepolisian tengah mengumpulkan bukti untuk melanjutkan kasus pada tahap berikutnya.

Kanit Tipikor Polres Gunungkidul, Iptu Wawan Anggoro mengatakan, untuk target tahun 2020 ini pihaknya masih menununggu arahan dari pimpinan. Namun begitu, saat ini Unit Tipikor masih terus melakukan penyelidikan terkait dengan 9 kasus yang belum selesai ditangani pada tahun 2019 kemarin.

“Masih 9 kasus kemarin yang ditangani. Tahapannya masih dalam lidik,” ujar Wawan, Kamis (02/01/2020).

Wawan mengatakan, dalam tahapan ini pihaknya tengah mengumpulkan alat bukti guna melanjutkan pada tahap lanjutan. Setelah tahapan dilakukan dimungkinkan nantinya akan dilakukan penetapan tersangka.

“Setelah alat bukti dikumpulkan nanti naik ke tahap sidik. Penetapan tersangka belum, sidik saja belum,” ungkap Wawan.

“Belum ada tersangka, sifatnya masih lidik, ada juga yang dilimpahkan ke APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah),” sambung Wawan.

Ketika disinggung mengenai lokasi 9 kasus tersebut, pihak kepolisian belum berani mengatakan. Sebab saat ini masih dalam penyelidikan oleh jajarannya.

“Lokasinya maaf tidak bisa kami sebutkan,” singkat dia.

Wawan menjelaskan, penyimpangan dana desa tersebut cukup bermacam-macam modusnya. Ia menyebutkan ada beberapa kasus penyimpangan dana desa dalam program pengerjaan fisik.

“Penggunaan DD tidak untuk peruntukan, pelaksanaan pembangunan fisik yang belum masuk di perencanaan dan mangkraknya pembangunan fisik,” ungkap dia.

Namun begitu, pihaknya menjelaskan bahwa selama dalam penyelidikan ini belum menemukan adanya niat jahat dari pelaku. Pihaknya mengaku masih mendalami satu per satu kasus yang menjadi pekerjaan rumah bagi jajaran kepolisian.

“Untuk modus belum ditemukan niat jahat dari pelaku. Baru kami dalami terkait program fisik,” sambung dia.

Wawan menyebut, sejumlah kasus yang tersebut tidak hanya ditangani pihak kepolisian. Beberapa kasus menurutnya telat dilimpahkan ke APIP dengan status masih dalam lidik.

“Ada yang kami limpahkan ke APIP ada juga yang masih lidik. APIP dalam hal ini adalah inspektorat,” terang Wawan.

Adanya 9 kasus penyimpangan yang terjadi di wilayah Gunungkidul membuat jajaran kepolisian semakin intens melakukan pendekatan kepada pihak desa. Hal ini tak lain bertujuan untuk menekan angka penyimpangan dana desa di masa mendatang.

“Untuk menekan kita laksanakan pertemuan, kita jari narasumber di instansi terkait dana desa. Kalau pengawasan melekat oleh bhabinkamtibmas di tiap desa,” urainya.

Disinggung menegenai jumlah total nominal dana yang diselewengkan, ia belum bisa menjelaskannya. Menururnya penghitungan nantinya dilakukan oleh pihak lain dalam hal ini unsur pemerintah.

“Masih lidik jadi belum penghitungan. Kalau penghitungan dilakukan oleh inspektorat, BPKP atau BPK,” pungkas dia.