Ratusan Balita di Gunungkidul Masuk Dalam Kategori Terlantar, Pemkab Upayakan Penanganan Khusus

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Masih ditemukannya balita terlantar di Kabupaten Gunungkidul tentu menjadi keprihatinan tersendiri. Masalah ini perlu adanya penanganan khusus agar anak-anak yang masuk dalam kategori terlantar karena berbagai faktor dapat terlindungi dan lebih terperhatikan. Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul sendiri mencatat terdapat 269 balita yang masuk dalam kategori terlantar yang ada di Gunungkidul. Penanganan dari pemerintah pun terus dilakukan pada balita-balita ini agar nantinya masa depannya bisa terjamin.

Kepala Seksi Kelembagaan Sosial, Dinas Sosial Gunungkidul, Gustarto mengatakan meski masih ditemukan, jumlah balita terlantar di Gunungkidul setiap tahunnya terjadi penurunan. Namun demikian, penurunan yang terjadi masih belum begitu signifikan. Tentunya ini menjadi pekerjaan rumah bersama baik masyarakat, pemerintah dan lembaga lain untuk lebih mematangkan program dalam penanganan kondisi seperti ini.

Dari 269 balita yang masuk kategori terlantar itu, saat ini pemkab bekerjasama dengan pemerintah daerah, pusat maupun lembaga lain telah berhasil menangani kasus terjadi ini. Sehingga kemudian, para balita ini lebih terjamin mulai dari kesejahteraan, terlindungi dari dampak negatif, dan lebih diperhatikan dalam pemenuhan kebutuhannya. Ia beberkan lebih lanjut, penanganan yang diberikan tentunya merujuk pada peraturan dan kewenangan yang ada. Misalnya dengan memberikan rekomendasi kepada sebuah lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) untuk mendaftarkan bantuan.

“Ada bantuan dari Kementerian Sosial yang beragam. Sehingga anak atau balita terlantar lebih terfasilitasi. Mereka itu sama, membutuhkan perlindungan dan perhatian dari orang lain yang benar-benar perduli,” terang Gustarto, Selasa (10/04/2019).

Lebih lanjut ia mengungkapkan, untuk tahun 2019 ini, anak terlantar akan mendapatkan program tabungan sosial anak dari Kemensos. Rencananya masing-masing akan mendapat dana sebesar satu juta rupiah. Sejauh ini, diantara balita terlantar yang tercatat di Gunungkidul dititipkan di panti asuhan agar tetap mendapatkan kebutuhan mereka.

“Latar belakang mereka macam-macam. Ada yang sudah tidak punya keluarga, dan beragam faktor lain entah ekonomi atau faktor sosial lainnya,”tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Gunungkidul, Sudjoko menambahkan, saat ini jajarannya tengah menggandeng seluruh OPD terkait dalam penanganan anak-anak maupun pemberdayaan perempuan. Hal ini dianggap perlu karena anak merupakan ujung tombak di masa yang akan datang. Pemenuhan kebutuhan anak sangatlah diperlukan, terlebih jaminan keamanan dan perlindungan pula.

“Sebagai daerah yang baik tentu dalam pemenuhan kebutuhan anak juga perlu ditekankan. Ramah anak, saat ini semua OPD kita gandeng untuk lebih memperhatikan anak-anak mulai dari kesehatan, pendidikan, lingkungan dan pergaulan,” ucap Sudjoko.

Di sisi lain, penuntasan permasalahan pada anak juga terus diupayakan mengingat cita-cita besar Kabupaten Gunungkidul dapat meraih predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan sistem perlindungan anak yang sesuai dengan undang-undang. Kemudian juga berkaitan dengan perhatian pemerintah terhadap anak-anak agar terbentuk pribadi yang lebih baik dan dapat memajukan daerah di era yang akan datang.

Terpisah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul, Heri Nugroho meminta Pemkab agar lebih fokus dalam penanganan permasalahan anak, entah itu kekerasan, balita terlantar, gizi buruk atau permasalahan sosial ekonomi lainnya. Sehingga peran pemerintah benar-benar nyata dan tidak ada lagi hal semacam ini yang ditemukan di Gunungkidul. Mengingat saat ini bumi handayani tengah bergeliat dalam segala sektor, tentu permasalahan anak terlantar harusnya lebih tertangani dan tidak ada lagi.

“Kepekaan semua lembaga pemerintah dan masyarakat sangatlah dibutuhkan. Jika di lingkungan ditemukan kasus serupa (anak terlantar) tentu harus ada pelaporan ke pihak pemerintah sehingga dapat segera tertangani,” tutupnya.